Sumenep Wartamu.id Kiprah Muhammadiyah di bidang advokasi publik semakin diperkuat dengan pelantikan Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik Muhammadiyah (LBH AP) Kabupaten Sumenep di Pendopo Kabupaten Sumenep Jawa Timur.
Pelantikan tersebut dipimpin Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sumenep dan dihadiri Wakil Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dr. Mokhammad Najih, serta jajaran pengurus pusat dan wilayah LBH AP.
Dalam sambutannya, Dr. Najih menegaskan bahwa kehadiran LBH AP bukan sekadar pelengkap struktur organisasi, melainkan instrumen strategis Muhammadiyah dalam memperjuangkan keadilan sosial.
Menurutnya, advokasi hukum merupakan bagian integral dari dakwah pencerahan yang selama ini menjadi karakter gerakan Muhammadiyah.
“LBH AP harus menjadi garda terdepan dalam membela hak-hak masyarakat, khususnya kelompok rentan. Advokasi hukum adalah bentuk nyata keberpihakan pada keadilan,” tegasnya.
Momentum pelantikan juga dirangkai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sumenep dan Pemerintah Kabupaten Sumenep sebagai langkah memperkuat sinergi dalam pembangunan masyarakat dan peningkatan kesadaran hukum.
Selain itu, LBH AP Muhammadiyah Sumenep menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep terkait integrasi layanan bantuan hukum melalui call center darurat 112 Kabupaten Sumenep.
Kerja sama tersebut diharapkan mempermudah masyarakat, khususnya warga kurang mampu, untuk mengakses bantuan hukum gratis secara cepat, terkoordinasi, dan responsif.
Ketua LBH AP Muhammadiyah Sumenep, Safrawi, SH, menyatakan komitmennya untuk menjalankan amanah organisasi secara profesional, independen, dan berintegritas.
“Sinergi dengan pemerintah dan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci agar supremasi hukum benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas,” ujarnya.
Pelantikan ini menjadi tonggak penting penguatan advokasi hukum Muhammadiyah di Kabupaten Sumenep, sekaligus mempertegas peran organisasi dalam membangun sistem hukum yang inklusif dan berkeadilan.
*****
