WARTAMU.ID, Jakarta – Dilansir dari laman web resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (mkri.id), empat menteri kabinet Indonesia Maju menjadi pemberi keterangan yang diperlukan dalam sidang penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) Tahun 2024 pada Jumat (5/4/2024). Keempat menteri tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, serta Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.
Para menteri tersebut dimintai keterangan oleh Mahkamah berkaitan dengan dalil-dalil permohonan mengenai adanya hubungan pemberian bantuan sosial (bansos) dengan pemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024. Mereka memberikan keterangan terkait dua permohonan yaitu Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 yang diajukan Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 yang dimohonkan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Dalam pemaparannya, Muhadjir menyebutkan bahwa pelaksanaan program bansos oleh pemerintah seringkali dikaitkan dengan penyelenggaraan Pemilu 2024. Namun, dia mengklarifikasi bahwa pemberian bansos sudah direncanakan sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencegah kemiskinan dan menghapus kemiskinan ekstrem.
Airlangga juga menyampaikan bahwa mitigasi bencana El Nino menjadi alasan pemerintah gencar membagikan bansos, terutama untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah gangguan produksi pangan yang disebabkan oleh El Nino.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa realisasi anggaran bansos pada periode Januari-Februari 2024 digunakan untuk penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan kartu sembako bagi keluarga penerima manfaat, serta untuk mitigasi peningkatan kemiskinan dan potensi perlambatan ekonomi.
Risma menambahkan bahwa anggaran Kemensos turun dari tahun sebelumnya, namun demikian, pemerintah tetap berkomitmen untuk alokasi bansos guna membantu masyarakat yang membutuhkan.
Sidang tersebut ditunda sementara karena pelaksanaan ibadah shalat Jumat dan dilanjutkan pada pukul 13.00 WIB. Mahkamah Konstitusi tengah menangani Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden.
