WARTAMU.ID, Jakarta – Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Way Kanan, Ayu Asalasiyah, S.Ked., yang diwakili oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Way Kanan, Kusuma Anakori, S.E., M.AP., menghadiri kegiatan peluncuran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) yang diselenggarakan di Birawa Hall, Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, pada Kamis (17/04/2025).
Implementasi SP2D Online melalui SIPD-RI ini merupakan langkah konkret Pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam mendukung percepatan transformasi digital di bidang pengelolaan keuangan daerah. Dengan diluncurkannya sistem ini, diharapkan akan memperkuat sinergi antara Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah, serta Bank Pembangunan Daerah untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan pencairan dana secara elektronik.
Kegiatan peluncuran ini digagas oleh Kementerian Dalam Negeri dan dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Irjen. Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.Si., Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, DR.Drs Agus Fathoni, M.Si, serta diikuti oleh kepala daerah, pejabat pengelola keuangan daerah, dan perwakilan pemerintah daerah dari seluruh Indonesia.
Berdasarkan data yang disampaikan, hingga saat ini terdapat 55 pemerintah daerah yang telah siap untuk mengimplementasikan SP2D Online. Dari jumlah tersebut, terdapat 22 pemerintah provinsi, 22 pemerintah kabupaten, dan 11 pemerintah kota, dari total 552 pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Di wilayah Provinsi Lampung, sejumlah pemerintah daerah telah siap melaksanakan SP2D Online melalui SIPD-RI, di antaranya Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten Way Kanan, dan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.
Sebagai platform digital yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri, SIPD-RI mendukung proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan daerah secara terintegrasi. Peluncuran SP2D Online ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efisien, sejalan dengan tuntutan era digital.
Dengan adanya sistem ini, pemerintah daerah di seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Way Kanan, dapat mengoptimalkan proses pencairan dana yang lebih cepat, akurat, dan terkontrol, sehingga meningkatkan kinerja pemerintahan serta pelayanan publik.
