WARTAMU.ID Sumenep – Besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Kabupaten Sumenep Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp317.200.504.951.50 kembali menjadi sorotan publik.Di tengah besarnya sisa anggaran tersebut, sejumlah ruas jalan di berbagai wilayah masih mengalami kerusakan dan belum mendapatkan penanganan yang memadai.
Salah satu ruas yang menjadi perhatian masyarakat adalah jalan poros Kecamatan Bluto – Kecamatan Lenteng, tepatnya mulai dari wilayah Desa Bluto, melintasi Desa Aengbaja Raja, hingga Desa Karang Cempaka,Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.Jalan yang menjadi akses utama masyarakat itu kini dipenuhi lubang di berbagai titik, permukaan aspal mengelupas, serta bergelombang sehingga membahayakan pengguna jalan.
Kerusakan tersebut telah berlangsung cukup lama dan terus dikeluhkan warga. Saat musim hujan, lubang-lubang di badan jalan tertutup genangan air sehingga sulit terlihat oleh pengendara. Kondisi itu meningkatkan risiko kecelakaan, terutama bagi pengendara sepeda motor yang melintas pada malam hari.
Selain mengancam keselamatan,kerusakan jalan juga berdampak terhadap aktivitas perekonomian masyarakat.Jalur Bluto–Lenteng merupakan salah satu akses vital yang menghubungkan sejumlah desa dan menjadi lintasan kendaraan pengangkut hasil pertanian, perdagangan, aktivitas pendidikan, hingga pelayanan kesehatan.
Akibat kondisi jalan yang rusak, masyarakat mengaku harus mengurangi kecepatan kendaraan, waktu tempuh menjadi lebih lama, biaya operasional meningkat, dan kendaraan lebih cepat mengalami kerusakan.
Ironisnya, ruas jalan tersebut berada di jalur jalan menuju kediaman Wakil Bupati Sumenep.Fakta ini memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai sejauh mana perhatian pemerintah terhadap kondisi infrastruktur yang setiap hari digunakan warga.
“Kalau jalan yang berada di sekitar pusat aktivitas pejabat daerah saja kondisinya seperti ini, bagaimana dengan jalan-jalan di wilayah lain yang lebih jauh dari pusat pemerintahan?” ujar seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Di sisi lain,masyarakat juga mempertanyakan efektivitas pengelolaan anggaran daerah.Dengan SiLPA yang mencapai ratusan miliar rupiah, warga berharap pemerintah dapat mempercepat realisasi program pembangunan, khususnya pada sektor infrastruktur dasar yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
Bagi masyarakat,infrastruktur jalan bukan sekadar proyek fisik, melainkan urat nadi perekonomian daerah. Jalan yang layak akan memperlancar distribusi hasil pertanian,mendukung aktivitas pelaku usaha,mempercepat mobilitas masyarakat,memudahkan akses pendidikan,serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
Meski Pemerintah Kabupaten Sumenep menjelaskan bahwa SILPA merupakan bagian dari mekanisme pengelolaan keuangan daerah dan tidak seluruhnya dapat langsung digunakan karena dipengaruhi berbagai faktor administrasi maupun kebijakan fiskal, masyarakat tetap berharap besarnya sisa anggaran tersebut dapat diikuti dengan percepatan pelaksanaan pembangunan pada tahun anggaran berikutnya.
Warga juga berharap pemerintah tidak lagi mengandalkan pola perbaikan tambal sulam yang dinilai hanya menjadi solusi sementara. Menurut mereka, metode tersebut sering kali membuat permukaan jalan tidak rata akibat perbedaan elevasi antara bagian yang ditambal dan badan jalan lama, sehingga kenyamanan berkendara berkurang dan potensi kecelakaan masih tetap tinggi.
Sebaliknya,masyarakat menginginkan adanya rekonstruksi jalan atau pengaspalan ulang secara menyeluruh pada ruas yang mengalami kerusakan berat agar kualitas jalan lebih baik, memiliki daya tahan lebih lama, serta memberikan manfaat nyata bagi keselamatan pengguna jalan.
Masyarakat juga berharap Pemerintah Kabupaten Sumenep segera melakukan survei teknis dan menetapkan ruas jalan Bluto–Lenteng, khususnya pada segmen Desa Bluto–Desa Aengbaja Raja hingga Desa Karang Cempaka,sebagai salah satu prioritas pembangunan infrastruktur.
Hingga berita ini diterbitkan, masyarakat masih menantikan langkah konkret dari Pemerintah Kabupaten Sumenep terkait rencana perbaikan jalan tersebut.Mereka berharap pembangunan infrastruktur benar-benar menjadi prioritas sehingga aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan masyarakat dapat berjalan lebih aman, nyaman,dan lancar.
Catatan Redaksi: Berita ini disusun berdasarkan kondisi lapangan dan aspirasi masyarakat. Redaksi membuka ruang hak jawab maupun tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Sumenep atau instansi terkait guna memenuhi prinsip pemberitaan yang berimbang sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
