WARTAMU.ID Sumenep– Anggota DPRD Kabupaten Sumenep Fraksi Partai NasDem, Ahmad Juhairi, menyerap sejumlah aspirasi masyarakat saat menggelar reses di Kecamatan Masalembu. Berbagai persoalan strategis yang disampaikan warga akan diperjuangkan melalui DPRD sesuai kewenangan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Salah satu aspirasi utama masyarakat adalah percepatan pembangunan jaringan listrik oleh PT PLN di Pulau Masalembu. Warga berharap Pemerintah Kabupaten Sumenep dapat memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat agar layanan listrik negara segera dinikmati masyarakat kepulauan.
Selain listrik, masyarakat juga meminta percepatan perbaikan pelabuhan di Kecamatan Masalembu. Infrastruktur tersebut dinilai menjadi urat nadi aktivitas warga, mulai dari mobilitas masyarakat, distribusi logistik, hingga penguatan perekonomian daerah.
Di bidang infrastruktur, warga mendorong peningkatan alokasi anggaran pembangunan bagi Kecamatan Masalembu. Mereka juga mengusulkan agar jalan poros wilayah timur Pulau Masalembu yang melintasi Kampung Mandar dan Labusadak kembali ditetapkan sebagai jalan kabupaten sehingga pemeliharaannya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
Persoalan harga pupuk bersubsidi turut menjadi sorotan. Masyarakat meminta Dinas Pertanian Kabupaten Sumenep melakukan pengawasan lebih ketat terhadap kios penyalur agar menjual pupuk sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), sekaligus memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar ketentuan.
Tak hanya itu, warga juga mengusulkan percepatan pembangunan pos keamanan laut yang melibatkan unsur Polri dan TNI Angkatan Laut. Keberadaan pos tersebut dinilai penting untuk memperkuat pengawasan wilayah perairan sekaligus mencegah praktik penangkapan ikan yang merusak ekosistem laut.
Dalam forum reses itu, masyarakat turut menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran, baik yang bersumber dari APBD maupun APBDes. Warga berharap seluruh proses perencanaan, pelaksanaan hingga realisasi anggaran dilakukan secara terbuka sehingga pembangunan benar-benar tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Ahmad Juhairi menegaskan seluruh aspirasi masyarakat akan menjadi prioritas perjuangannya di DPRD Kabupaten Sumenep.
“Reses merupakan kewajiban anggota DPRD untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat. Seluruh aspirasi yang disampaikan warga Masalembu akan kami kawal dan perjuangkan agar mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Sumenep maupun pemerintah provinsi dan pusat sesuai kewenangan masing-masing,” ujar Juhairi.
Ia menegaskan pembangunan wilayah kepulauan harus menjadi perhatian bersama dan tidak boleh tertinggal dari wilayah daratan.
“Masalembu memiliki potensi besar, terutama di sektor kelautan dan perikanan. Karena itu, kebutuhan dasar seperti listrik, pelabuhan, infrastruktur jalan, stabilitas harga pupuk hingga keamanan laut harus menjadi perhatian bersama demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Juhairi juga mengajak masyarakat menjadikan reses sebagai ruang komunikasi yang terbuka antara rakyat dan wakilnya di parlemen.
“Reses merupakan momentum penting dan Sakral,bukan hanya untuk menyampaikan aspirasi, tetapi juga sebagai ruang bagi masyarakat memberikan kritik, masukan, dan evaluasi terhadap kinerja wakil rakyat. Dari sinilah kami memperoleh masukan yang menjadi dasar dalam memperjuangkan kebijakan pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” pungkasnya.
Sebagai informasi, masa reses DPRD Kabupaten Sumenep berlangsung pada 30 Juni hingga 7 Juli 2026. Selama periode tersebut, seluruh anggota DPRD turun langsung ke daerah pemilihan masing-masing guna menyerap aspirasi masyarakat sebagai bahan penyusunan program dan kebijakan pembangunan daerah.
