WARTAMU.ID Sumenep Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM-KM) Universitas Wiraraja turun ke jalan. Mereka menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep,Rabu (30/9/2026).
Aksi yang mengusung tema “Refleksi September Gelap”tersebut membawa sejumlah persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian serius pemerintah daerah, mulai dari isu korupsi, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), hingga pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Mahasiswa secara tegas menyuarakan tuntutan agar budaya korupsi di Kabupaten Sumenep dihentikan. Mereka juga mempertanyakan tata kelola KDMP serta meminta evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG, khususnya menyangkut transparansi, proses pengadaan, distribusi, hingga pertanggungjawaban anggaran.
Ketua BEM-KM Universitas Wiraraja, Ibnu Aljazary alias Ajez,menilai ketidakhadiran Bupati Sumenep dalam menemui massa aksi menjadi catatan tersendiri bagi mahasiswa.
Menurutnya,persoalan yang dibawa dalam aksi berkaitan dengan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.Karena itu,mahasiswa berharap dapat berdialog langsung dengan kepala daerah.
“Kami kecewa karena Bupati tidak hadir menemui massa aksi.Tuntutan yang kami sampaikan berkaitan dengan persoalan pemerintahan daerah,sehingga semestinya mendapat jawaban langsung dari Bupati. Kami menilai perwakilan yang hadir tidak memiliki kewenangan untuk memberikan keputusan atas tuntutan kami,”ujar Ajez.
Ia menegaskan bahwa kedatangan mahasiswa bukan sekadar untuk menyampaikan kritik di depan kantor pemerintahan.Mahasiswa,kata dia, menginginkan adanya respons dan tindak lanjut konkret atas sejumlah persoalan yang disampaikan.
Dalam aksi tersebut,massa mahasiswa ditemui oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Sumenep.
Sementara itu,aparat kepolisian melakukan pengamanan untuk memastikan aksi berlangsung tertib dan kondusif.
BEM-KM Universitas Wiraraja menyebut aksi “Refleksi September Gelap”sebagai bentuk kontrol mahasiswa terhadap jalannya pemerintahan serta kebijakan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Mahasiswa meminta pemerintah daerah tidak berhenti pada menerima aspirasi, tetapi memastikan setiap persoalan yang disorot mendapat jawaban dan tindak lanjut yang jelas.
