WARTAMU.ID Sumenep Dewan Pengurus Daerah Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (DPD KNTI) Kabupaten Sumenep menggelar Rembuk Agraria Pesisir. Forum ini menjadi bagian dari konsolidasi gerakan masyarakat pesisir untuk memperjuangkan keadilan agraria sekaligus memperkuat posisi nelayan dalam menghadapi berbagai persoalan pengelolaan ruang hidup dan sumber daya pesisir.
Mengusung tema “Konsolidasi Gerakan KNTI Wujudkan Keadilan Agraria Pesisir”,kegiatan tersebut dibuka oleh Bupati Sumenep yang diwakili Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep, Joni Hariyanto.
Dalam sambutannya,Joni menyampaikan apresiasi sekaligus dukungan Pemerintah Kabupaten Sumenep terhadap penyelenggaraan Rembuk Agraria Pesisir yang diinisiasi DPD KNTI Sumenep.
Ia menegaskan,pemerintah daerah mendukung upaya konsolidasi dan dialog yang melibatkan masyarakat nelayan sebagai bagian dari perjuangan mewujudkan keadilan agraria di kawasan pesisir.
Lebih lanjut,ia menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumenep akan terus berupaya melindungi hak-hak masyarakat di kawasan pesisir. Perlindungan tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan kehidupan nelayan sekaligus memastikan masyarakat pesisir tetap memiliki akses terhadap ruang hidup dan sumber penghidupannya.
Dukungan pemerintah daerah tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah,organisasi nelayan, dan seluruh elemen masyarakat dalam mendorong kebijakan perlindungan kawasan pesisir yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Forum ini juga menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang,mulai dari aktivis lingkungan, legislatif,akademisi,hingga unsur pemerintah.
Narasumber yang hadir di antaranya K. Dardiri Zubairi selaku aktivis lingkungan,Darul Hasyim Fath anggota DPRD Sumenep Komisi I,Joni Hariyanto Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep,serta perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur.
Diskusi dipandu langsung oleh Nihwan, akademisi Universitas Annuqayah, yang mengarahkan jalannya dialog agar berbagai persoalan masyarakat pesisir dapat dibahas melalui perspektif lingkungan, kebijakan publik, dan kepentingan nelayan.
Ketua DPD KNTI Sumenep, Taufiqurrahman,dalam sambutannya menegaskan bahwa Rembuk Agraria Pesisir bukan sekadar forum diskusi, melainkan bagian dari konsolidasi gerakan untuk mempertemukan nelayan dengan para pemangku kebijakan, terutama pemerintah daerah.
Menurutnya,ruang dialog tersebut penting untuk menjembatani persoalan yang dihadapi masyarakat pesisir dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam menentukan arah kebijakan. Dengan demikian, aspirasi nelayan tidak hanya berhenti sebagai keluhan, tetapi dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses perencanaan dan pembangunan daerah.
Kegiatan tersebut dihadiri nelayan dari berbagai kecamatan di Kabupaten Sumenep.Turut hadir Kapolsek Saronggi, Camat Saronggi,perwakilan organisasi kemasyarakatan (ormas), serta jajaran pengurus KNTI dari tingkat wilayah hingga pusat.
Selain itu hadir pula DPD KPPI Sumenep, DPD KNTI Surabaya,dan DPD KPPI Surabaya.Kehadiran berbagai elemen tersebut memperlihatkan upaya memperluas solidaritas dan membangun konsolidasi gerakan masyarakat pesisir lintas daerah.
Dalam konteks kehidupan masyarakat kepulauan dan pesisir Sumenep, persoalan agraria tidak bisa dimaknai sebatas penguasaan dan kepemilikan tanah. Lebih dari itu,keadilan agraria juga menyangkut jaminan akses terhadap ruang laut, perlindungan wilayah tangkap tradisional, keberlanjutan ekosistem pesisir,serta pengelolaan sumber daya perikanan yang berpihak kepada masyarakat.
Persoalan tersebut menjadi penting karena ruang laut dan kawasan pesisir merupakan bagian tak terpisahkan dari ruang hidup sekaligus sumber penghidupan nelayan.Ketika akses terhadap ruang tersebut terancam atau dibatasi, keberlangsungan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat pesisir turut dipertaruhkan.
Karena itu,keterlibatan nelayan dalam setiap proses perumusan kebijakan menjadi hal mendasar. Pembangunan kawasan pesisir semestinya tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan investasi,tetapi juga harus menjamin perlindungan hak masyarakat lokal agar tidak kehilangan akses terhadap ruang hidup dan sumber penghidupannya.
Melalui Rembuk Agraria Pesisir, DPD KNTI Sumenep mendorong agar konsolidasi yang telah dibangun tidak berhenti pada forum diskusi semata. Lebih jauh,hasil pertemuan diharapkan menjadi pijakan bagi gerakan bersama untuk mengawal kebijakan pemerintah, memperjuangkan hak-hak nelayan, serta memastikan pembangunan pesisir berjalan secara adil dan berkelanjutan.
Sebab,keadilan agraria pesisir bukan hanya tentang pengakuan terhadap hak masyarakat, melainkan juga memastikan nelayan memiliki akses, perlindungan, dan ruang partisipasi dalam menentukan masa depan wilayah pesisir yang selama ini menjadi tempat mereka hidup dan menggantungkan penghidupan.
