WARTAMU.ID Sumenep Fraksi Gerindra-PKS DPRD Kabupaten Sumenep mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep agar memberikan perhatian lebih serius terhadap pembangunan wilayah kepulauan. Desakan itu disampaikan dalam laporan hasil Reses III Tahun Sidang 2026 yang dibacakan Juru Bicara Fraksi Gerindra-PKS, Syamsul Bahri, pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumenep, Jumat (10/7/2026).
Dalam laporannya, Fraksi Gerindra-PKS menilai hingga kini masih terjadi kesenjangan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan. Kondisi tersebut terlihat dari belum optimalnya layanan kelistrikan, infrastruktur dasar, akses transportasi, hingga pelayanan kesehatan di sejumlah pulau.
“Pemerataan pembangunan tidak akan terwujud tanpa pemerataan akses energi. Sudah saatnya wilayah kepulauan mendapatkan perhatian yang lebih serius agar tidak terus tertinggal, sehingga seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan secara adil dan merata,” tegas Syamsul Bahri saat menyampaikan laporan fraksi.
Fraksi Gerindra-PKS menyebut, masyarakat di Kecamatan Sapeken masih menghadapi keterbatasan pasokan listrik yang berdampak pada pelayanan kesehatan, pendidikan, aktivitas ekonomi, perikanan, UMKM hingga pelayanan pemerintahan. Karena itu, pemerintah daerah diminta lebih intensif berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar peningkatan layanan kelistrikan di wilayah kepulauan segera terealisasi.
Selain persoalan kelistrikan, hasil reses juga mencatat sejumlah aspirasi masyarakat di sektor pertanian, perikanan, dan kelautan. Di antaranya kelangkaan pupuk bersubsidi, kebutuhan alat dan mesin pertanian, bantuan alat tangkap ramah lingkungan, pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), breakwater, hingga jaminan ketersediaan solar bersubsidi bagi nelayan kecil.
Pada sektor infrastruktur, masyarakat mengusulkan percepatan perbaikan jalan dan jembatan, penambahan penerangan jalan umum (PJU), normalisasi drainase, pembangunan dermaga, serta peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan.
Fraksi Gerindra-PKS juga merekomendasikan agar Pemkab Sumenep memberikan porsi anggaran yang lebih proporsional bagi wilayah kepulauan, memastikan aspirasi hasil reses benar-benar masuk dalam perencanaan pembangunan daerah, serta mengoptimalkan penataan kelembagaan dan aset daerah agar pelayanan publik semakin efektif.
Menutup laporannya, Fraksi Gerindra-PKS menegaskan komitmennya untuk mengawal seluruh aspirasi masyarakat agar menjadi bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan prioritas kebijakan anggaran.
“Fraksi Gerindra-PKS mendesak Pemerintah Kabupaten Sumenep beserta jajaran OPD terkait untuk segera menindaklanjuti laporan reses ini. Fraksi akan mengawal ketat seluruh poin aspirasi ini agar masuk ke dalam dokumen RKPD dan prioritas kebijakan anggaran selanjutnya,” tutup Syamsul Bahri.
*****
