WARTAMU.ID, Nusa Tenggara Barat – Aksi geram masyarakat , warga di Desa Ncera, Kecamaten Belo, Kabupaten Bima, terkait pupuk dan obat-obatan yang semakin mahal, yang tergabung dalam Aliansi Petani Bima (APB) akhirnya menyandera kendaraan Dinas Camat Langgudu, dan tiga truk pengangkut pupuk tujuan Kecamatan Langgudu, Senin,10/1/2022
Kendaraan truk pengangkut pupuk untuk jatah Langgudu ini melintas di Desa Ncera,warga pun spontan menghadang dan dijadikan sandra bersama mobil dinas Camat Langgudu.
Suhaeni Mustamin dari Aliansi Petani Bima mengatakan bahwa “penyenderaan dilakukan sebagai reaksi atas tidak adanya respon kepala daerah, untuk menuntaskan berbagai persoalan petani. Seperti halnya pupuk, obat-obatan yang mencekik petani”. Kata Suhaimi
Selain itu, kata dia, ada persoalan petani migran yang tidak pernah terakomodir dalam RDKK. Beban para petani migran ini sangat besar .Mobil Dinas yang Disandera Akan Dilepas, Asal Bupati Bima Mau Audiensi
Sebelumnya, Busran, juga dari Aliansi Petani Bima, mengatakan bahwa
saat aksi sebelumnya juga, mereka bertemu dengan Sekretaris Daerah (Sekda), Drs H Taufik HAK, MSi. Saat itu, Sekda membuat surat pernyataan akan menyampikan aspirasi mereka untuk audiensi dengan Bupati Bima.
“Sampai saat ini, kami menunggu, tapi tidak ada kabar. Kami hanya akan mau audiensi dengan kepala daerah, pengambil kebijakan, bukan dengan lainnya,” tegas Busran
Tuntutan yang akan mereka sampaikan, kata Busran, diantaranya soal distribusi pupuk dan harga pupuk. Pengawasan selama ini dinilai lemah dan menyebabkan kerugian besar bagi petani. Demikian juga dengan obat-obatan pertanian lainnya yang cenderung tinggi.
Akibatnya, biaya produksi petani tinggi dan terkadang ketika harga anjlok, maka petanilah yang menderita. “Lantas dimana pemerintah saat situasi seperti ini. Saat pupuk sulit, saat pupuk mahal, saat obat-obatan pertanian harganya meroket. Ketika harga hasil pertanian terjun bebas, kemana pemerintah” ujarnya.
Dikatakannya, penyanderaan kendaraan dinas dan truk pengangkut pupuk ini hanya ingin menggugah, hati nurani kepala daerah, agar mau mendengar dan menerima mereka untuk keluhan masyarakat yang sebenarnya.
