MK Tolak Permohonan Uji Materiil Presidential Treshold

MK Tolak Permohonan Uji Materiil Presidential Treshold

WARTAMU.ID, Jakarta – Sejumlah permohonan uji materil Pasal 222 UU 7/2017 tentang Pemilu, yang mengatur tentang ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (Preshold) ditolak Mahkamah Konstitusi (MK), yang digelar melalui kanal YouTube mahkamah konstitusi dan Kompas TV, Setidaknya, ada lima permohonan uji materil Threshold yang ditolak Majelis Hakim MK dalam sidang putusan yang digelar pada, pada Kamis,24/2/2022

Mahkamah Konstitusi (MK) secara konsisten menyatakan presidential threshold atau ketentuan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sebesar 20 persen, seperti terkandung dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, adalah konstitusional.

MK Tolak Permohonan Uji Materiil Presidential Treshold

“Mendasarkan syarat perolehan suara (kursi) partai politik di DPR dengan persentase tertentu, untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan wakil Presiden, sebagaimana ketentuan norma Pasal
222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah konstitusional,” kata Hakim MK Manahan M.P. Sitompul dalam Sidang Pengucapan Putusan, seperti dipantau secara daring di kanal YouTube Mahkamah Konstitusi RI, Kamis.

Pernyataan serupa juga telah dikemukakan oleh MK dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008.

Meskipun putusan tersebut merupakan perkara pengujian undang-undang yang berbeda, yaitu
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,
namun secara substansial norma yang dimohonkan pengujian mengatur hal yang sama dengan perkara a quo.

Adapun perkara yang dimohonkan oleh pemohon adalah besaran angka persentase presidential threshold. Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 telah menjadi dasar pertimbangan hukum berbagai putusan Mahkamah Konstitusi untuk perkara serupa.

MK Tolak Permohonan Uji Materiil Presidential Treshold

“Menurut pendapat kami, belum terdapat alasan-alasan yang fundamental untuk dapat menggeser pendirian Mahkamah atas putusan-putusan yang sebelumnya” tambahnya.

MK melalui berbagai putusan sebelumnya telah menyatakan bahwa presidential threshold tidak hanya dimaksudkan untuk mendapatkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan legitimasi yang kuat dari rakyat.

Persyaratan tersebut juga memliki tujuan untuk mewujudkan sistem Presidensial yang efektif berbasis dukungan dari DPR.

Lebih lanjut, MK juga menyatakan presidential Threshold merupakan open legal Policy, sehingga menjadi ranah pembentuk UU dalam menentukan dan/atau mengubah besaran persyaratan tersebut.

Loading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *