WARTAMU.ID, Lampung Barat – Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada program resmi terkait penurunan masyarakat yang berkebun di wilayah Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). Pernyataan ini disampaikan guna menjawab keresahan masyarakat Kecamatan Suoh dan Bandar Negeri Suoh (BNS) terkait isu tersebut.
Seperti diketahui, masyarakat Lampung Barat belakangan ini mengalami konflik dengan satwa liar seperti harimau dan gajah. Hal ini memunculkan kekhawatiran bahwa pemerintah akan melakukan penurunan atau relokasi terhadap masyarakat yang berkebun di kawasan TNBBS.
Dalam pernyataannya, Parosil Mabsus memastikan bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Barat belum menerima surat resmi dari pihak TNBBS terkait rencana penurunan masyarakat di wilayah tersebut.
“Kemarin saya kumpulkan semua pihak Forkopimda, kepala perangkat daerah, dan instansi vertikal lainnya. Selain membahas persiapan lebaran dan inflasi harga, kami juga membahas penanganan konflik satwa liar dan dampaknya. Jangan sampai gara-gara konflik harimau dan gajah, masyarakat dipaksa turun dari kebun mereka,” ujar Parosil Mabsus saat kunjungan kerja (Kunker) di Pekon Bumi Hamtatai, Kecamatan BNS, Selasa (11/3/2025).
Bupati yang akrab disapa Pakcik itu menjelaskan bahwa dalam pertemuan dengan Forkopimda dan pihak TNBBS, belum ditemukan solusi konkret. Hingga saat ini, tidak ada program resmi dari TNBBS terkait penurunan masyarakat yang berkebun di kawasan tersebut.
“Dalam pertemuan kemarin saya tanyakan langsung kepada pihak TNBBS, apakah sudah ada program penurunan masyarakat di Suoh dan BNS yang berkebun di TNBBS akibat konflik satwa liar ini? Jawabannya belum ada, karena yang berhak melakukan hal tersebut adalah pihak TNBBS,” jelasnya.
Parosil Mabsus pun mengimbau masyarakat Suoh dan BNS untuk tidak merasa takut atau gelisah terkait isu penurunan. Namun, ia menekankan pentingnya kewaspadaan bagi masyarakat yang memiliki kebun di daerah rawan konflik satwa liar.
“Silakan urus kebun dan panen kopi, tetapi lakukan secara berkelompok dan jangan bermalam di dalam hutan yang masuk dalam peta rawan konflik satwa liar,” pesannya.
Ke depan, Parosil berkomitmen untuk mencari solusi terbaik dalam menangani konflik satwa liar. Salah satu langkah yang akan ditempuh adalah pembahasan lebih lanjut dengan pihak TNBBS, termasuk pembuatan peta wilayah rawan konflik.
“Siapapun yang berkebun di wilayah TNBBS, khususnya di Kecamatan Suoh dan BNS, akan kami lindungi, kecuali ada aturan baru yang mewajibkan masyarakat meninggalkan kawasan tersebut. Namun, masyarakat juga harus mematuhi himbauan dari Polri, TNI, dan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat,” tegasnya.
Sebagai penutup, Parosil mengingatkan masyarakat untuk turut menjaga kelestarian hutan dengan tidak melakukan penebangan liar. Ia menekankan pentingnya menanam pohon agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga dan satwa liar tidak merasa terganggu.
“Hutan harus tetap lestari. Jangan menebang pohon, justru kita harus menanam pohon lebih banyak agar ekosistem tetap seimbang,” pungkasnya.
