LAMPUNG TIMUR – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendampingi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau progres mitigasi interaksi negatif gajah Sumatera di Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Lampung Timur, Minggu (20/9/2026).
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari agenda kerja Menteri Kehutanan di Provinsi Lampung untuk melihat langsung perkembangan pembangunan fasilitas yang disiapkan dalam mendukung penanganan interaksi antara gajah liar dan masyarakat di sekitar kawasan konservasi.
Setelah tiba di Bandara Raden Inten II Lampung, rombongan melanjutkan perjalanan darat menuju kawasan TN Way Kambas. Setibanya di lokasi, Gubernur Mirza bersama Menteri Kehutanan mengikuti diskusi mengenai pembangunan fasilitas mitigasi interaksi negatif gajah Sumatera.
Dalam diskusi tersebut, Ketua Komite Gabungan Mitigasi dan Penanganan Interaksi Negatif Gajah Sumatera di TNWK Brigjen TNI Sriyanto memaparkan progres pembangunan fasilitas mitigasi sekaligus upaya memperkuat pengelolaan interaksi gajah secara lebih terencana.
Usai diskusi, Gubernur Mirza dan Menteri Kehutanan meninjau sejumlah fasilitas yang berkaitan dengan pengelolaan dan mitigasi gajah. Peninjauan meliputi holding room, command center, playground, hingga area simbolis pelepasan gajah.
Rombongan kemudian melihat main area ceremonial, menara pandang dan jembatan gantung. Fasilitas tersebut menjadi bagian dari sarana pendukung pengelolaan kawasan sekaligus edukasi dan konservasi gajah Sumatera.
Kunjungan dilanjutkan ke area UMKM di kawasan TNWK. Peninjauan ini turut melihat keterkaitan antara upaya konservasi dengan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar kawasan.
TN Way Kambas merupakan salah satu kawasan konservasi penting di Lampung yang memiliki ekosistem hutan dataran rendah dan menjadi habitat berbagai satwa liar, termasuk gajah Sumatera.
Pengelolaan interaksi manusia dan satwa liar menjadi perhatian karena keberadaan gajah tidak hanya berkaitan dengan perlindungan satwa, tetapi juga menyangkut keamanan masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di sekitar kawasan hutan.
Pemerintah Provinsi Lampung bersama Kementerian Kehutanan terus mengembangkan pendekatan dalam penanganan konflik satwa liar, antara lain melalui pemantauan pergerakan satwa dan penguatan pengelolaan kawasan. Dalam dokumen Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), pemasangan GPS collar menjadi salah satu strategi untuk memantau pergerakan gajah liar dan mendukung penanganan konflik manusia dengan satwa.
Kunjungan tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat Kementerian Kehutanan, di antaranya Direktur Jenderal KSDAE, Staf Ahli Menteri serta sejumlah direktur terkait konservasi dan pengelolaan kawasan.
Perwakilan Kedutaan Besar Norwegia turut hadir, antara lain Ambassador Kaja Glomm serta perwakilan bidang iklim dan kehutanan Anja Lillegraven, Livia Costa Kramer dan Susilo Ady Kuncoro.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memastikan pemerintah daerah terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dalam pengelolaan kawasan konservasi. Menurutnya, kolaborasi diperlukan agar perlindungan satwa dan kelestarian kawasan dapat berjalan beriringan dengan kepentingan masyarakat di sekitar hutan.
Bagi Lampung, penguatan mitigasi interaksi gajah tidak hanya berkaitan dengan keberlangsungan populasi gajah Sumatera, tetapi juga upaya mengurangi potensi gangguan terhadap masyarakat.
Pengelolaan kawasan yang semakin baik diharapkan dapat memperkuat keseimbangan antara perlindungan satwa, kelestarian hutan serta aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di sekitar Taman Nasional Way Kambas.
