WARTAMU.ID, Yogyakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyampaikan apresiasinya terhadap Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang paling rapi dalam pengelolaan administrasi dan aset. Hal ini diungkapkannya dalam kunjungan resmi ke Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta, Rabu (18/12).
“Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini organisasi keislaman yang terbesar, salah satu terbesar dan terapi, paling rapi di Indonesia,” ujar Nusron Wahid seusai pertemuan tertutup dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir.
Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas berbagai isu strategis, termasuk pengelolaan tanah dan aset Muhammadiyah. Salah satu fokus utama adalah percepatan sertifikasi tanah wakaf milik Muhammadiyah. Nusron menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN berkomitmen meningkatkan pelayanan kepada Muhammadiyah dan warganya dalam pengurusan sertifikasi tanah guna mendukung kebutuhan umat dan bangsa.
“Kami berdiskusi soal peningkatan dan percepatan pelayanan kami kepada Persyarikatan Muhammadiyah dan warga Muhammadiyah, baik dalam mengurus sertifikasi wakaf maupun sertifikasi hak atas tanah yang diberikan pemerintah,” jelas Nusron.
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyambut baik kunjungan tersebut dan menegaskan pentingnya pengelolaan tanah yang terintegrasi secara legal dan administratif. Haedar menjelaskan bahwa seluruh tanah dan aset milik Muhammadiyah telah didaftarkan atas nama badan hukum Persyarikatan Muhammadiyah.
“Alhamdulillah, saat ini kami sedang menata seluruh administrasi lahan tanah, dan seluruh aset bergerak maupun tidak bergerak itu terdaftar atas nama Persyarikatan Muhammadiyah,” ungkap Haedar.
Nusron Wahid juga mengungkapkan bahwa kunjungan ini merupakan awal dari komunikasi yang lebih intens antara Kementerian ATR/BPN dan Muhammadiyah. Ia mengaku telah lama ingin berdialog dengan Muhammadiyah untuk mendiskusikan isu-isu strategis, khususnya yang berkaitan dengan tanah dan tata guna lahan.
“Sudah lama kami ingin ke Kantor PP Muhammadiyah, baik di Menteng maupun di Jogja. Kami membutuhkan sharing dengan stakeholder bangsa Indonesia, salah satunya Muhammadiyah,” tutur Nusron.
Melalui pertemuan ini, Muhammadiyah dan Kementerian ATR/BPN diharapkan dapat terus bersinergi dalam membangun sistem pengelolaan tanah yang berkeadilan dan mendukung keberlanjutan pembangunan. Langkah ini juga menjadi bukti nyata kolaborasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat dalam memajukan kepentingan umat dan bangsa.
