WARTAMU.ID, Ogan Komering Ulu ( Sumsel) -Dalam semangat memperkuat tata kelola pemerintahan desa berbasis digital, Desa Penyandingan, Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) menggelar kegiatan Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa Berbasis Teknologi Informasi. Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Desa Penyandingan dan berlangsung dalam suasana yang interaktif, dengan diskusi kritis seputar tantangan dan solusi penyusunan Perdes yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Acara dibuka oleh Kepala Desa Penyandingan, Idris, yang dalam sambutannya menegaskan bahwa desa harus berani melakukan perubahan, termasuk dalam aspek regulasi. “Pemerintah desa tidak boleh tertinggal. Peraturan desa harus bisa dipahami masyarakat, dan untuk itu teknologi harus menjadi alat bantu, bukan hambatan,” ungkapnya. Ia juga mengapresiasi kontribusi mahasiswa KKN Universitas Baturaja yang ikut menggagas terselenggaranya kegiatan ini.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber utama Yahnu Wiguno Sanyoto, S.I.P., M.I.P., Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Baturaja, yang hadir didampingi oleh Sekretaris dan Staf Program Studi Ilmu Pemerintahan. Dalam paparannya, ia menekankan bahwa penyusunan Perdes perlu menggunakan pendekatan yang terbuka, adaptif, dan berbasis teknologi, mulai dari identifikasi masalah hingga publikasi dokumen hukum secara digital. Ia juga menyoroti pentingnya dokumentasi hukum yang sistematis dan mudah diakses oleh publik.
Yang istimewa, kegiatan ini merupakan hasil inisiatif dari salah satu mahasiswa KKN Unbara Tahun 2025, yang melihat pentingnya peningkatan kapasitas desa dalam pengelolaan regulasi. Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain Sekretaris Desa, seluruh Perangkat Desa, Ketua dan Anggota BPD, tokoh masyarakat, serta para mahasiswa KKN Universitas Baturaja.
Penandatanganan Kerja Sama untuk Penguatan Desa
Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Baturaja dan Pemerintah Desa Penyandingan. Kesepakatan ini menjadi landasan penting untuk membangun sinergi yang berkelanjutan dalam memperkuat kapasitas masyarakat desa serta meningkatkan tata kelola pemerintahan desa secara partisipatif dan profesional.
Kerja sama ini menjadi bukti konkret bahwa kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah desa dapat menciptakan ruang pembelajaran bersama, sekaligus menghadirkan solusi nyata terhadap persoalan yang dihadapi desa.
Meskipun masih terdapat kendala seperti keterbatasan SDM dan infrastruktur teknologi, peserta kegiatan menunjukkan semangat untuk terus belajar dan mengembangkan kapasitas kelembagaan desa. Acara ini ditutup dengan komitmen bersama untuk menindaklanjuti hasil diskusi dengan pelatihan lanjutan dan penyusunan draft Perdes digital yang aplikatif.
Kegiatan ini membuktikan bahwa ketika pemerintah desa, masyarakat, dan perguruan tinggi saling bersinergi, maka perubahan ke arah pemerintahan desa yang modern dan transparan bukan hanya mungkin, tapi sedang dimulai.
