WARTAMU.ID, Malang – Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PP IPM) menyelenggarakan Advoasik Camp #Happytanpabully sebagai langkah nyata memperkuat komitmen pencegahan perundungan di lingkungan pendidikan. Acara ini dihadiri oleh perwakilan siswa dan guru dari Malang dan sekitarnya, menekankan bahwa advokasi bukan hanya sekadar menghentikan kekerasan, tetapi juga menciptakan ruang aman dan nyaman bagi tumbuh kembang siswa.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Staf Ahli Kemendikdasmen RI Biyanto, Sekretaris Direktorat Jenderal Vokasi, Diskus, dan PLK Kemendikdasmen RI Muhammad Hasbi, serta Kepala BBPPMPV Bidang Otomotif dan Elektronika Gusti Made Ardana.
Dalam sambutan pembukaannya, Biyanto menggarisbawahi komitmen Kementerian Pendidikan dalam menciptakan sekolah yang bebas dari kekerasan. Ia menegaskan bahwa perundungan masih menjadi perhatian serius, sehingga Kemendikdasmen menginisiasi Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang ramah pada awal tahun ajaran baru.
“Soal perundungan masih menjadi pusat perhatian kita semua. Maka itu, di Kemendikdasmen pada saat menyambut tahun ajaran baru, Bapak Menteri Abdul Mu’ti mengenalkan MPLS yang ramah. Tujuannya supaya lembaga pendidikan benar-benar bersih tanpa kekerasan,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti peran media sosial sebagai salah satu penyebab utama perundungan, serta kebutuhan siswa akan teladan yang baik. “Anak-anak muda sekarang kekurangan role model, sehingga asal meniru dari media sosial,” tambahnya.
Sementara itu, Muhammad Hasbi menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Menurutnya, pendidikan vokasi maupun umum tidak hanya mencetak tenaga kerja terampil, tetapi juga membentuk karakter peserta didik yang berintegritas.
“Atas nama Kemendikdasmen RI, saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada IPM atas inisiatif dan komitmennya dalam mengadvokasi pencegahan perundungan di kalangan pelajar,” ujar Hasbi. Ia menekankan pentingnya kolaborasi segitiga antara siswa, guru, dan pemerintah untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang aman dan merdeka dari perundungan.
Dari sisi tuan rumah, Gusti Made Ardana menyambut baik inisiatif yang mempertemukan guru dan siswa dalam satu forum. “Ini adalah perpaduan yang sempurna karena ada guru sekaligus murid, sehingga dialog menjadi lebih efektif,” katanya.
Ketua PP IPM Bidang Advokasi dan Kebijakan Publik, Fajri Syahidinillah, menegaskan bahwa kegiatan ini adalah gerakan kolektif, bukan sekadar pelatihan. “Kami ingin mengubah kekhawatiran terhadap kasus perundungan menjadi aksi nyata dengan melibatkan pelajar dan guru,” ujarnya. Ia menambahkan, tujuan IPM adalah menciptakan ruang aman sekaligus ruang tumbuh bagi pelajar.
Senada dengan itu, Sakinah Fitrah Rahmah menyoroti masih maraknya kasus perundungan dan pentingnya dukungan Kemendikdasmen serta organisasi peacegen dalam pencegahan. “Bahkan saat ini masih ada berita terbaru tentang perundungan. Sangat disayangkan pelajar bisa melakukan hal seperti itu,” katanya.
Dari perspektif historis dan religius, Affan Fitrahman menyebut fenomena perundungan telah lama ada, bahkan disebut dalam Surah Al-Hujurat ayat 11. Namun, data terkini menunjukkan hampir 50 persen kasus anak di Indonesia terkait perundungan terjadi di lingkungan pendidikan. “Maka IPM harus berada di garda depan untuk memutus perilaku buruk ini,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua PW IPM Jawa Timur Hengky Pradana menegaskan perlunya pendekatan komprehensif. “Advokasi bukan hanya menghentikan perundungan saja, tapi juga memberikan ruang aman dan ruang tumbuh bagi setiap pelajar,” ujarnya.
Melalui Advoasik Camp #Happytanpabully ini, PP IPM menegaskan perannya sebagai motor penggerak dalam upaya menciptakan sekolah ramah anak, bebas dari kekerasan, serta mendukung penuh ekosistem pendidikan yang sehat di Indonesia.
