WARTAMU.ID Selama dua bulan berturut-turut, Kabupaten Sumenep mencatatkan inflasi tertinggi di Jawa Timur. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan year on year Sumenep pada Mei 2026 mencapai 5,12 persen. Memasuki Juni 2026 memang turun menjadi 4,48 persen, namun tetap menjadi yang tertinggi di Jawa Timur.
Angka tersebut seharusnya menjadi alarm serius bagi Pemerintah Kabupaten sumenep. Sebab, inflasi bukan sekadar persoalan statistik, melainkan berkaitan langsung dengan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Ketika harga bahan pokok terus naik, yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat kecil. Daya beli melemah, biaya hidup meningkat, sementara penghasilan tidak ikut bertambah. Kondisi inilah yang seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
Pertanyaan yang patut diajukan adalah, mengapa Sumenep terus berada di posisi teratas? Padahal kenaikan harga juga terjadi di berbagai daerah lain di Jawa Timur.
Artinya, persoalannya tidak cukup hanya dijelaskan karena harga komoditas sedang naik. Yang perlu dievaluasi adalah apakah kebijakan pengendalian inflasi yang selama ini dijalankan benar-benar efektif atau justru hanya sebatas rutinitas administratif.
Pemerintah Kabupaten Sumenep memiliki Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), didukung berbagai OPD yang menangani sektor pertanian, perdagangan, ketahanan pangan hingga perlindungan sosial. Setiap tahun pula APBD mengalokasikan anggaran untuk mendukung program pengendalian inflasi.
Masyarakat tentu berhak mengetahui sejauh mana anggaran tersebut berdampak terhadap stabilitas harga.
Keberhasilan pengendalian inflasi tidak cukup diukur dari banyaknya rapat koordinasi, sidak pasar maupun operasi pasar. Keberhasilan sesungguhnya adalah ketika masyarakat dapat membeli kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau dan stabil.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Sumenep perlu menjelaskan secara terbuka komoditas apa yang menjadi penyumbang utama inflasi. Apakah persoalannya berada pada produksi, distribusi, pasokan, tata niaga, atau lemahnya intervensi pemerintah.
Publik juga berhak mengetahui OPD mana yang bertanggung jawab, program apa yang telah dijalankan, berapa anggaran yang telah digunakan, serta bagaimana hasil yang telah dicapai.
Sumenep sejatinya memiliki potensi besar di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Ironis jika daerah yang memiliki sumber daya pangan melimpah justru menjadi daerah dengan inflasi tertinggi di Jawa Timur.
Begitu pula alasan geografis sebagai daerah kepulauan tidak bisa terus dijadikan pembenaran. Kondisi tersebut sudah menjadi karakteristik Sumenep sejak lama dan semestinya telah diantisipasi dalam perencanaan pembangunan serta kebijakan anggaran.
Jika distribusi menjadi kendala, pemerintah harus menghadirkan solusi. Jika pasokan menjadi persoalan, pemerintah harus memastikan ketersediaan pangan melalui data yang akurat. Jika tata niaga menjadi masalah, maka intervensi kebijakan harus dilakukan secara tepat dan cepat.
Yang dibutuhkan masyarakat hari ini bukan sekadar penjelasan mengapa harga naik, melainkan langkah nyata agar harga kembali terkendali.
Pemerintah juga tidak boleh merasa puas hanya karena inflasi Juni turun dibandingkan Mei. Sebab, faktanya Sumenep tetap menjadi daerah dengan inflasi tertinggi di Jawa Timur selama dua bulan berturut-turut.
Kondisi ini harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja TPID maupun OPD terkait. Pemerintah perlu membuka data penggunaan anggaran, capaian program, serta menyampaikan strategi konkret yang akan dilakukan untuk menekan inflasi ke depan.
Pada akhirnya, masyarakat hanya ingin satu hal: harga kebutuhan pokok tetap terjangkau dan daya beli tetap terjaga. Pemerintah dituntut hadir bukan hanya saat harga sudah melonjak melalui operasi pasar atau sidak, tetapi mampu membangun sistem yang efektif untuk mencegah gejolak harga sejak dini.
Inflasi yang tinggi bukan sekadar persoalan angka. Di balik angka itu ada beban hidup masyarakat yang semakin berat. Dan di situlah pemerintah dituntut membuktikan bahwa setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada rakyat.
