WARTAMU.ID – Dewan Pimpinan Daerah Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (DPD KNTI) Kabupaten Sumenep menggelar Dialog Kebijakan dengan mengangkat tema “Keterlibatan Pemerintah dalam Pengelolaan Bersama Kawasan Tenurial Nelayan Merancang Model Co-Management yang Adil dan Berkelanjutan.”
Kegiatan yang berlangsung di C1 Hotel Sumenep, Jumat (7/8/2026) tersebut menjadi ruang dialog antara nelayan, pemerintah, legislatif, dan pemangku kepentingan lainnya dalam membahas pengelolaan kawasan pesisir dan wilayah tenurial nelayan.
Ketua DPD KNTI Kabupaten Sumenep Taufiqurrahman menyampaikan, keterlibatan berbagai pihak sangat diperlukan untuk melahirkan model pengelolaan kawasan pesisir yang tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan sumber daya, tetapi juga menjamin keadilan dan keberlanjutan bagi nelayan tradisional.
Dalam dialog tersebut, unsur legislatif diwakili Juhairi, anggota DPRD Kabupaten Sumenep. Kehadiran legislatif diharapkan dapat memperkuat komunikasi antara masyarakat nelayan dan lembaga pembentuk kebijakan daerah, terutama dalam memperjuangkan kepentingan nelayan melalui kebijakan dan regulasi.
Selain unsur legislatif, dialog juga menghadirkan narasumber dari unsur pemerintah, yakni Joni Hariyanto, S.Pi., Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep, serta Herlyn Carolina, S.T., M.T., Perencana Ahli Muda Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
Pembahasan utama diarahkan pada konsep co-management, yakni model pengelolaan bersama yang memberikan ruang bagi pemerintah dan masyarakat nelayan untuk terlibat dalam perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, hingga evaluasi pengelolaan kawasan pesisir.
Konsep tersebut dinilai penting mengingat nelayan tradisional merupakan kelompok yang memiliki ketergantungan langsung terhadap sumber daya laut. Karena itu, kebijakan pengelolaan kawasan pesisir perlu mempertimbangkan aspek ekonomi masyarakat, keberlanjutan lingkungan, serta kepastian akses nelayan.
DPD KNTI Sumenep mendorong agar dialog tersebut tidak berhenti pada forum diskusi, tetapi dapat menghasilkan rekomendasi dan langkah konkret dalam membangun tata kelola kawasan tenurial nelayan yang lebih partisipatif, transparan, adil, dan berkelanjutan.
Dengan adanya keterlibatan pemerintah, legislatif, dan organisasi nelayan, diharapkan kebijakan kelautan dan perikanan di Kabupaten Sumenep semakin mampu menjawab kebutuhan masyarakat pesisir sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya laut untuk generasi mendatang.
