WARTAMU.ID Kabupaten Sumenep kembali memamerkan kemegahan Calendar of Event 2026. Lebih dari seratus festival digelar sepanjang tahun, mulai dari budaya, pariwisata, musik, hingga hiburan rakyat. Pemerintah menempatkannya sebagai ikon pembangunan daerah, bahkan menjadi tolok ukur keberhasilan menggerakkan ekonomi dan meningkatkan kunjungan wisatawan.
Namun di balik panggung yang gemerlap itu, tersimpan kenyataan yang jauh lebih memilukan. Berdasarkan data pemerintah pusat, terdapat 13.095 Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Sumenep. Mereka adalah anak-anak yang tidak pernah mengenyam pendidikan, putus sekolah, atau berhenti melanjutkan pendidikan. Mereka tidak menikmati sorotan lampu festival, tetapi menjadi saksi bisu arah pembangunan yang tampaknya lebih mengutamakan tontonan daripada masa depan.
Inilah paradoks pembangunan Sumenep. Ketika panggung hiburan terus diperluas, ruang penyelamatan pendidikan justru terasa menyempit.
Pendidikan merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Ia bukan sekadar urusan administrasi sekolah, melainkan investasi terbesar sebuah daerah dalam membangun peradaban. Karena itu, ketika ribuan anak kehilangan akses pendidikan sementara pemerintah begitu agresif mempromosikan festival demi festival, publik berhak bertanya: apakah orientasi pembangunan telah bergeser dari membangun manusia menuju membangun kemeriahan?
Memang, pemerintah dapat berargumentasi bahwa Calendar of Event berhasil menggerakkan ekonomi daerah. Pendapatan per kapita meningkat dari Rp39,21 juta menjadi Rp42,09 juta per tahun. Namun, apakah peningkatan tersebut benar-benar lahir dari festival?
Fakta sosial menunjukkan hal berbeda. Selama puluhan tahun masyarakat Sumenep bertahan melalui urbanisasi. Ribuan warga bekerja di Surabaya, Jakarta, Tangerang, Jawa Barat, Bali, hingga luar negeri. Uang yang mereka kirim ke kampung halaman menjadi denyut ekonomi keluarga dan desa. Dengan kata lain, kenaikan pendapatan masyarakat tidak sepenuhnya dapat diklaim sebagai buah keberhasilan kalender event.
Paradoks semakin terlihat ketika indikator ekonomi dibandingkan dengan kondisi riil masyarakat. Inflasi Kabupaten Sumenep mencapai 3,42 persen, termasuk yang tertinggi di Jawa Timur. Sementara angka kemiskinan masih berada di 17,02 persen, tertinggi ketiga di Jawa Timur. Jika pembangunan benar-benar menghadirkan kesejahteraan yang merata, mengapa kemiskinan masih begitu tinggi?
Artinya, pertumbuhan ekonomi belum dinikmati secara adil. Ada kelompok masyarakat yang menikmati hasil pembangunan, tetapi ada pula ribuan keluarga yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan paling mendasar, termasuk menyekolahkan anaknya.
Di sinilah ironi itu mencapai puncaknya.
Di balik setiap festival yang dipenuhi panggung megah, lampu sorot, konser, dan kemeriahan, terdapat 13.095 anak yang tidak berada di ruang kelas. Mereka bukan sedang mengikuti pelajaran, melainkan bekerja membantu orang tua, merantau, atau kehilangan kesempatan belajar karena persoalan ekonomi dan sosial.
Jika angka tersebut dibagi ke dalam 314 desa, maka rata-rata terdapat sekitar 41 anak tidak sekolah di setiap desa. Bayangkan sebuah ruang kelas penuh di setiap desa yang kosong dari proses belajar. Itulah potret pendidikan Sumenep hari ini.
Ironisnya, persoalan sebesar ini belum tampak menjadi isu utama dalam arah kebijakan daerah. Tidak terlihat gerakan luar biasa yang menjadikan penyelamatan Anak Tidak Sekolah sebagai program prioritas sebagaimana besarnya perhatian terhadap Calendar of Event.
Padahal data Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan pekerjaan rumah yang sangat besar. IPM memang naik menjadi 70,54, tetapi Rata-rata Lama Sekolah (RLS) baru mencapai 6,24 tahun. Artinya, secara rata-rata masyarakat Sumenep bahkan belum menamatkan pendidikan menengah pertama.
Harapan Lama Sekolah mencapai lebih dari 13 tahun. Artinya masyarakat memiliki keinginan untuk bersekolah. Namun harapan itu tidak mampu diwujudkan menjadi kenyataan. Di sinilah letak kegagalan kebijakan pendidikan. Anak-anak berharap sekolah lebih lama, tetapi sistem belum mampu menjaga mereka tetap berada di bangku pendidikan.
Pernyataan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur beberapa waktu lalu semakin memperjelas persoalan tersebut. Rendahnya angka lulusan yang melanjutkan ke perguruan tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar generasi muda lebih memilih bekerja ke luar daerah daripada melanjutkan pendidikan.
Apakah kondisi ini akan terus dibiarkan?
Lebih ironis lagi, ketika pemerintah pusat menghadirkan Program Sekolah Rakyat sebagai solusi bagi masyarakat miskin, Kabupaten Sumenep justru belum mampu mengoptimalkan kesempatan tersebut. Kuota peserta didik di berbagai jenjang belum terpenuhi secara maksimal. Padahal daerah ini memiliki lebih dari tiga belas ribu Anak Tidak Sekolah.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pendidikan bukan semata-mata kekurangan program, melainkan lemahnya keberpihakan kebijakan dan minimnya keseriusan dalam melakukan intervensi.
Sejarah menunjukkan bahwa wajah masyarakat selalu dibentuk oleh arah kebijakan pemerintahnya. Ketika pemerintah lebih sering menghadirkan festival daripada gerakan besar menyelamatkan pendidikan, maka perlahan masyarakat akan menganggap hiburan sebagai ukuran keberhasilan pembangunan, bukan kualitas manusianya.
Festival memang mampu menghadirkan keramaian. Namun keramaian tidak identik dengan kemajuan.
Konser dapat berakhir dalam satu malam. Festival selesai dalam hitungan hari. Tetapi satu anak yang berhasil kembali ke bangku sekolah akan mengubah masa depan keluarganya selama puluhan tahun.
Karena itu, keberhasilan pembangunan tidak seharusnya diukur dari banyaknya panggung yang didirikan atau ramainya penonton yang hadir. Keberhasilan sejati justru diukur dari berapa banyak anak yang berhasil kembali mengenyam pendidikan, berapa banyak keluarga yang keluar dari kemiskinan, dan berapa banyak generasi muda yang mampu melanjutkan hingga perguruan tinggi.
Kabupaten Sumenep membutuhkan lebih dari sekadar festival. Sumenep membutuhkan keberanian politik untuk menempatkan pendidikan sebagai prioritas tertinggi pembangunan.
Sebab sejarah tidak akan mengingat berapa banyak festival yang pernah digelar, tetapi akan mencatat apakah sebuah generasi berhasil diselamatkan atau justru dibiarkan kehilangan masa depannya.
