WARTAMU.ID, Bandar Lampung – Wakil Bupati Drs. H. Ali Rahman, M.T menghadiri Executive Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Lampung Tahun 2025 yang berlangsung di Mahan Agung Rumah Dinas Gubernur Lampung pada Rabu, 22 Januari 2025. Acara ini juga dihadiri oleh Inspektur Daerah Kabupaten dan Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
Dalam pertemuan tersebut, disampaikan bahwa sesuai dengan Asta Cita Prioritas Pembangunan Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, pelaksanaan prioritas pembangunan nasional tahun ini mencakup pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan menuju 8 persen, pengentasan kemiskinan yang ditargetkan turun menjadi 4,5 persen pada tahun 2029, serta penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen pada tahun 2026. Selain itu, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) ditargetkan meningkat dari 0,55 persen tahun 2025 menjadi 0,59 persen pada tahun 2029.
Untuk mencapai target-target tersebut, Sekda Ali Rahman menekankan perlunya perencanaan yang tepat dan relevan dengan target kinerja melalui program-program dan kegiatan yang konkret serta tepat sasaran. Pj. Gubernur Lampung, Dr. Drs. Samsudin, S.H., M.H., M.Pd, juga menekankan pentingnya konvergensi perencanaan dan penganggaran lintas sektor serta perlunya sinergi dan kolaborasi antara semua pihak yang terlibat.
Dalam rapat tersebut, Kepala BPKP Provinsi Lampung, Nani Ulina Kartina Nasution, memberikan paparan mengenai evaluasi yang akan dilakukan BPKP pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di tahun 2025. Evaluasi akan mencakup sektor-sektor wajib pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dan stunting, dengan melibatkan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB).
Selain itu, pada sektor pilihan, fokus akan diberikan pada Ketahanan Pangan dengan melibatkan Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Dinas PUPR.
Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Lampung mengingatkan bahwa setiap awal tahun anggaran, BPKP harus memberikan arahan terkait apa yang perlu dilakukan ke depan serta cara penyusunan program yang sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.
Melalui rapat ini, diharapkan semua pihak dapat bersinergi untuk mewujudkan target pembangunan yang telah ditetapkan, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung.
