WARTAMU.ID, Bandar Lampung – Puluhan mahasiswa perwakilan dari beberapa aliansi Cipayung Plus yang terdiri dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMNUD) melakukan demo di depan gedung kantor pemerintahan kota Bandar Lampung, Kamis (12/08/21)
Demo dilakukan persoalan yang terjadi ditengah bencana pandemi covid-19 ini terkhusus pada kinerja pemerintah kota Bandar Lampung dalam proses penanganan covid-19.
Ada indikasi kurang efektif, produktif serta kerja kolektif yang dilakukan oleh pemerintah kota Bandar Lampung, sehingga dampak yang dirasakan masyarakat pun belum dapat dikatakan terpenuhi.
Salah satu ketua dari aliansi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menuturkan maksud kedatangan mereka demo di depan gedung kantor Pemerintahan Kota Bandar Lampung
” Kami bukan mau audensi dengan Bunda Eva Walikota Bandar Lampung tapi kami ingin menyampaikan apa hasil kajian kami tentang penerapan covid-19 di Kota Bandar Lampung.
Pertama soal anggaran yang tidak terinci, tidak transparan sehingga banyak masyarakat-masyarakat mengakses layanan publik yang khusus nya di media itu tidak ada.
Kedua PPKM yang tidak efektif bagi rakyat kota Bandar Lampung karena tidak ada solusi dari pemerintah kota Bandar Lampung.
Dan yang terakhir soal vaksin yang banyak membutuhkan distribusi di Kota Bandar Lampung tidak ada” kata Edi Wiyono ketua KAMMI Bandar Lampung
Selain itu para mahasiswa Cipayung Plus mendesak pemerintah kota Bandar Lampung untuk lebih konsen dan melakukan kerja-kerja yang telah terstruktur sistematis dan masif, mengambil kebijakan yang terbuka terhadap publik.
Mereka juga mendorong proses Vaksinasi yang optimal dan merata sehingga masyarakat mendapatkan hak nya sebagai warga negara
Mahasiswa juga menekankan dalam proses penanganan pandemi covid-19 pemerintah kota Bandar Lampung harus bersifat transparan dalam penggunaan Alokasi anggaran dana covid-19 karena banyak indikasi terjadinya penyimpangan penggunaan anggaran.
“Jika 2×24 jam pemerintah kota bandar Lampung tidak merespon hal itu kami akan menggerakkan massa ” ungkap Edi Wiyono. (Ade Sanjaya)
