WARTAMU.ID, Bali – Kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Koordinasi Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Korwas PPNS) Bareskrim Polri berlangsung di Hotel Discovery, Bali, pada 25-27 September 2024. Rakor ini dihadiri oleh seluruh Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) dan Kepala Seksi (Kasi) Korwas Polda dari berbagai jajaran di Indonesia, yang bertujuan meningkatkan efektivitas pengawasan dan pembinaan terhadap PPNS.
Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal (Wakabareskrim) Polri, Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) Asep Edy Suheri, S.I.K., M.H. Dalam sambutannya, Irjen Pol Asep menekankan pentingnya peran koordinasi dan pengawasan untuk memperkuat kinerja PPNS di seluruh wilayah Indonesia.
“Kinerja PPNS bisa makin solid jika koordinasi dan pengawasan dilakukan secara aktif,” ujarnya. Ia juga menyebutkan bahwa PPNS memegang peran penting dalam mendukung penegakan hukum yang efektif dan terkoordinasi di berbagai sektor pemerintahan.
Pada kesempatan ini, Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Umi Fadilah, mengumumkan bahwa Ditreskrimsus Polda Lampung meraih penghargaan sebagai Korwas PPNS terbaik ketiga secara nasional. Penghargaan ini diberikan atas peran aktif Polda Lampung dalam melaksanakan fungsi koordinasi, pengawasan, dan pembinaan terhadap PPNS di wilayah Lampung.
“Penghargaan ini adalah bentuk apresiasi terhadap komitmen Ditreskrimsus Polda Lampung dalam menjaga kualitas kinerja PPNS dan memperkuat sinergi dalam penegakan hukum di wilayahnya,” ujar Umi, Minggu (29/9/2024).
Raihan penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa Polda Lampung terus berupaya untuk meningkatkan profesionalisme dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas Korwas PPNS. Selain itu, penghargaan ini juga mengukuhkan peran Ditreskrimsus Polda Lampung dalam mendukung terwujudnya sistem hukum yang lebih terkoordinasi dan terstruktur di Indonesia.
Rakor Korwas PPNS ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara PPNS dan kepolisian, serta memperkuat kemampuan PPNS dalam menjalankan tugasnya di berbagai sektor hukum dan pemerintahan di seluruh Indonesia.
