WARTAMU.ID, Yogyakarta – Dinamika demokrasi di Indonesia tengah menunjukkan fenomena yang mengkhawatirkan. Meskipun indeks demokrasi nasional mengalami peningkatan, kualitas substansial seperti pengawasan korupsi dan penegakan hukum justru mengalami kemunduran. Hal ini disampaikan Rektor Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta, Prof. Edy Suandi Hamid, M.Ec., dalam Seminar Nasional bertema “Budaya Partisipatif Kampus dalam Melawan Regresi Demokrasi” yang digelar oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) UWM, Jumat (4/10) di Pendopo Ndalem Mangkubumen Kampus 1 UWM.
Acara yang merupakan bagian dari peringatan Dies Natalis ke-42 UWM ini dihadiri oleh puluhan peserta, termasuk akademisi dan mahasiswa. Sejumlah pembicara turut hadir dalam seminar ini, di antaranya Dekan FISIPOL UWM Dr. As Martadani Noor, M.A., dosen FISIPOL Universitas Gadjah Mada (UGM) Dr. Muhammad Sulhan, M.Si., serta dosen FISIPOL Universitas Hasanuddin Haryanto, S.IP., M.A.
Dalam sambutannya, Prof. Edy menyoroti peningkatan government index Indonesia yang tidak diiringi dengan perbaikan signifikan dalam hal pengawasan korupsi dan pelanggaran hukum. Ia menyebut fenomena ini sebagai tanda regresi demokrasi, di mana demokrasi berjalan secara prosedural namun kehilangan esensinya. “Indeks pemerintahan kita meningkat, tapi anehnya, kontrol korupsi dan penyimpangan justru menurun. Ini menunjukkan demokrasi kita mungkin hanya prosedural dan formalistik,” ujarnya.
Menurutnya, demokrasi Indonesia saat ini lebih bersifat formalistik, di mana pemilihan umum (pemilu) berjalan rutin, tetapi praktik demokrasi substansial masih jauh dari harapan. Ia menyoroti maraknya pemilu transaksional, di mana suara masyarakat sering kali dibeli dengan paket sembako atau bentuk materi lainnya. “Hal ini mencerminkan lemahnya kualitas demokrasi yang seharusnya berbasis kesadaran politik, bukan transaksi material,” lanjut Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah DIY ini.
Lebih jauh, Prof. Edy juga menyinggung fenomena yang disebutnya sebagai “demokrasi membunuh demokrasi”. Fenomena ini terjadi ketika segelintir elit politik menggunakan hukum untuk memanipulasi undang-undang demi kepentingan pribadi, seperti mengubah aturan pencalonan jabatan politik. “Ini jelas mencederai prinsip demokrasi. Undang-undang diubah demi ambisi politik pribadi,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Dr. Muhammad Sulhan dari UGM menyoroti peran media sosial dalam merusak kualitas demokrasi. Menurutnya, media sosial kerap dimanfaatkan oleh buzzer dan influencer untuk menyebarkan disinformasi secara masif, yang pada akhirnya memperburuk kondisi demokrasi. “Media sosial menjadi lahan subur bagi disinformasi, karena kontrol terhadap kontennya lemah dan regulasi pemerintah tidak efektif,” jelasnya.
Pandangan lainnya disampaikan oleh Dekan FISIPOL UWM, Dr. As Martadani Noor, yang menekankan kemunduran pemahaman dan implementasi prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Ia menyoroti meningkatnya ketegangan sosial serta turunnya partisipasi masyarakat dalam politik sebagai indikasi dari regresi demokrasi. “Budaya politik populisme memang berkembang, tapi ini bukanlah indikasi demokrasi yang sehat. Sebaliknya, ini menunjukkan demokrasi kita mundur,” ujarnya.
Sementara itu, Haryanto dari Universitas Hasanuddin menegaskan pentingnya peran generasi muda, terutama mahasiswa, dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi. Ia mengajak mahasiswa untuk terlibat dalam aksi sosial dan demonstrasi sebagai bentuk partisipasi aktif dalam kehidupan politik. “Mahasiswa harus merebut ruang publik dan menghidupkan kembali nilai-nilai demokrasi. Demokrasi tidak akan hidup tanpa partisipasi aktif generasi muda,” tuturnya.
Seminar ini diakhiri dengan ajakan para pembicara kepada peserta untuk mengembangkan budaya partisipatif di kampus sebagai bentuk perlawanan terhadap regresi demokrasi yang sedang terjadi.
