WARTAMU.ID, Sumenep — Proses rekrutmen Mitra Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumenep untuk kebutuhan Petugas Sensus Ekonomi 2026 menuai sorotan publik. Sejumlah peserta dan kalangan wartawan mempertanyakan transparansi proses seleksi setelah beredarnya daftar nama peserta yang dinyatakan lolos.
Perbincangan mengenai dugaan kejanggalan tersebut ramai di berbagai grup diskusi wartawan, aktivis, dan masyarakat. Sejumlah pihak mengaku menemukan nama-nama yang tercantum sebagai peserta lolos, padahal menurut informasi yang mereka miliki, yang bersangkutan tidak pernah mengikuti proses pendaftaran maupun tahapan seleksi.
Tak hanya itu, muncul pula temuan yang menjadi perhatian publik, yakni adanya beberapa anggota dalam satu Kartu Keluarga (KK) yang sama-sama dinyatakan lolos sebagai petugas sensus. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme penilaian dan proses verifikasi yang digunakan dalam rekrutmen.
“Banyak yang mempertanyakan dasar kelulusannya. Ada nama yang menurut pengetahuan kami tidak pernah mendaftar, tetapi justru masuk dalam daftar peserta yang diterima. Bahkan ada beberapa anggota keluarga dalam satu KK yang sama-sama lolos,” ungkap salah seorang wartawan yang mengikuti perkembangan persoalan tersebut, Sabtu (30/5/2026).
Di sisi lain, sejumlah peserta mengaku kecewa karena telah mengikuti seluruh tahapan seleksi mulai dari pendaftaran, melengkapi dokumen administrasi, hingga mengikuti tes, namun tidak berhasil lolos. Beberapa peserta bahkan mengaku sempat melihat namanya masuk daftar kelulusan sebelum kemudian tidak lagi tercantum dalam pengumuman berikutnya.
Menurut informasi yang dihimpun, proses rekrutmen mitra statistik BPS dilakukan melalui pendaftaran daring, verifikasi administrasi, serta tahapan penilaian yang mengacu pada kebutuhan dan kompetensi calon petugas. Karena itu, masyarakat berharap adanya penjelasan resmi terkait dasar penetapan peserta yang dinyatakan lolos.
“Kalau memang ada sistem penilaian tertentu, sebaiknya dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi dan kecurigaan di tengah masyarakat,” ujar salah satu peserta yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Sorotan terhadap proses rekrutmen ini dinilai penting karena petugas sensus memiliki peran strategis dalam pengumpulan data ekonomi yang nantinya menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pemerintah. Oleh sebab itu, transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi dianggap menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap hasil sensus.
Hingga berita ini ditulis, pihak BPS Kabupaten Sumenep belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai pertanyaan yang berkembang di masyarakat. Redaksi masih berupaya meminta konfirmasi guna memperoleh penjelasan yang berimbang mengenai mekanisme seleksi dan dasar penetapan peserta yang dinyatakan lolos.
Masyarakat berharap BPS memberikan klarifikasi secara terbuka agar polemik yang berkembang tidak semakin meluas. Selain itu, evaluasi terhadap proses rekrutmen juga dinilai perlu dilakukan apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan prosedur yang berlaku.
Prinsip transparansi, profesionalitas, dan keadilan dalam rekrutmen menjadi harapan bersama agar pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan dengan baik serta menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
