Abdul Mu’ti : Parpol Saling Lobi Untuk Capres Dan Cawapres Itu Wajar, Karena Pesta Itu Meriah Yang Sepi Itu Takziah

Sekertaris Umum PP Muhamamdiyah (Abdul Mu'ti) Saat Memberikan Papapran Materi Dalam Acara Bersama Jurnalis Media Afiliasi Muhammadiyah

WARTAMU.ID, Jakarta – Akhir-akhir ini dimedia pemberitaan nasional sering muncul berita tentang Saling Lobi antar Partai Politik (Parpol) peserta Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024. Saling lobi tersebut dalam rangka melakukan penjajakan untuk menemukan visi-misi yang sama khususnya untuk mencari seorang pemimpin di Republik ini. Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) merupakan topik hangat yang dibahas mulai diruang-ruang pertelevisian, mahasiswa kampus sampai tongkrongan kopi dikota dan pedesaan. Menanggapi hal tersebut, Jurnalis-jurnalis yang tergabung dalam Afiliasi  Media Muhammadiyah melakukan acara Doorstop melalui Zoometing dengan tema : Muhammadiyah dan Pemilu 2024. Senin, 8/5/2023.

Kegiatan yang berlangsung lebih dari 2 jam tersebut dimulai pukul 19:30 Wib dan diikuti puluhan jurnalis yang tersebar hampir diseluruh wilayah Indonesia. Menyikapi ramainya lobi-lobi politik untuk Capres tersebut, Abdul Mu’ti yang merupakan Sekertaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah menjelaskan bahwa hal tersebut merupsan hal yang wajar dan politik itu selalu berdinamika.

”Saya mencoba untuk tidak beropini dan berpendapat secara tekstual bahwa yang dapat mengajukan Capres dan Cawapres itu ya memang Parpol, jadi wajar kalau Parpol saling melakukan lobi”. Jelas Abdul Mu’ti.

Mengutip Pasal 221 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, dijelaskan bahwa : Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 pasangan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik. Untuk memenuhi persyaratan sebagai Capres dan Cawapres maka Parpol peserta Pemilu memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah Kursi DPR atau 25% dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. Jadi wajar jika terjadi saling lobi antar Parpol terlebih mereka Parpol yang belum memenuhi persyaratan tersebut untuk mengusulkan Capres dan Cawapresnya.

”Karena Muhammadiyah secara konstitusi tidak dapat mengajukan Capres jadi kita tidak mengajukan. Selanjutnya jika terjadi dinamika dalam lobi-melobi untuk mengusung Capres dari setiap Parpol itu juga wajar supaya Demokrasi ini meriah namanya juga pesta Demokrasi, kalau yang sepi itukan Takziah”. Jelas Abdul Mu’ti sembari bercanda dengan peserta Zoometing.

BACA JUGA :  Hadiri Konferensi Tingkat Menteri Asia Pasifik, MDMC Komitmen Terapkan Perlindungan Kekerasan Seksual dan Pelecehan

Sampai saat ini, setidaknya telah ada 3 orang Capres yang mengemuka dan selalu tampil dihasil survey, mereka adalah Anies Baswedan (Parpol Nasdem, PKS, dan Demokrat), Ganjar Pranowo (PDIP), dan Prabowo Subianto (Gerindra). Terkait nama-nama yang santer untuk Cawapres jumlahnya lebih banyak dari pada Capres, bahkan sebagaian orang ada yang mencoba memunculkan nama Muhadjir Efendi yang tidak lain adalah Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

”Kalau banyak Calonnya maka lebih banyak juga kesempatan untuk menjadi tim suksesnya, begitu juga dengan kader Muhammadiyah yang memiliki hasrat dibidang tersebut namun dengan catatan tidak membawa-bawa atribut Muhammadiyah”. Jelas Abdul Mu’ti.

Tampilan Peserta Zoometing Media Afiliasi Muhamamdiyah Dalam Kegiatan Doorstop Afiliasi dan Halal Bihalal

Dalam Muktamar Muhammadiyah Ke-48 di Solo tahun 2022 (lalu), Muhammadiyah dalam sikap Politiknya tegas Netral dan mengedepankan politik gagasan. Ada isu reformasi sistem Pemilu dan Suksesi Kepemimpinan tahun 2024 yang menjadi amanat bagi pengurus Muhammadiyah dalam proses Muktamar tersebut.

”Banyaknya Oligarki yang mempengaruhi kebijakan-kebijakan Politik di Negeri ini, membuat Muhammadiyah   menganggap perlunya perubahan sistem Pemilu dari terbuka menjadi Pemilu tertutup atau terbuka terbatas dan itu bukan sebuah kemunduran tapi sebuah evaluasi dari sebuah sistem, karena ada kawan saya yang pernah nyaleg dan itu money politiknya sangat luar biasa sehingga kalau tidak mendapat dukungan dari oligarki rasanya susah untuk menang”. Jelas Abdul Mu’ti.

Dianggap Money Politik saat ini sangat membahayakan maka perubahan sistem Pemilu tersebut diajaukan. Belum lagi ketika pasangan Capres itu hanya ada dua kandidat maka itu polarisasinya sangat lauar biasa, banyak permainan politik identitas dan lain sebagainya. Sistem Pemilu terbuka saat ini membuat Caleg bebas pindah partai semaunya seperti kutu loncat, kalau tidak cocok dengan mudah ia berpindah partai. Ibarat Permainan sepak bola, ketika terjadi perpindahan salah seorang pemain ke clube bola lainnya maka ada nilai transfer disitu yang sangat lauar biasa.

”Silahkan bagi kader-kader Muhammadiyah yang akan ikut dalam kompetisi Pemilu 2024, saya akan tetap jadi marbot masjid PP Muhammadiyah saja, karena ketika gawang ini ditinggal takut nantinya dibobol orang”. Tambah Abdul Mu’ti.

BACA JUGA :  Pernyataan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Terkait Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia

Media sosial saat ini berkembang dengan sangat pesat, sehingga media-media berita diharap dapat mengimbanginya minimal dapat hadir dengan memberifan informasi yang benar kepada masyarakat. Perubahan telah terjadi dikalangan masyarakat bahkan kalangan bawah dimana dahulu sebuah informasi itu didapat dari mulut ke mulut, saat ini informasi itu didapat dri group ke group, atau dari Whatshap ke Whatshap dan lain sebagainya.

Rekan-rekan Jurnalis Muhammadiyah diharapkan tetap mencerahkan, mencerdaskan dengan memberikan infromasi yang akurat, valid, dan juga resmi. Ada fungsi edukasi dan Resonansi yang harus dilakukan oleh Jurnalis Muhammadiyah dalam membarikan sebuah informasi kepada masyarakat luas melalui media beritanya baik online, TV, cetak, maupun media berita lainnya.

Kejadian Viral di Lampung terkait Bima sangat menyita perhatian publik, tidak terkecuali orang nomor satu di Republik ini. Presiden Joko Widodo sampai melakukan kunjungan kerjanya ke Provinsi Lampung untuk memastikan informasi tersebut, bahkan secara langsung Jokowi sampaikan bahwa Pemerintah pusat ankan menganggarkan 800 Miliar untuk perbaikan jalan yang rusak di Provinsi Lampung.

”Ya semoga mas Sigit yang dari Lampung ini tidak termasuk dalam daerah yang jalannya rusak karena tinggal di Way Kanan, mungkin yang Lampung jalanya jelek itu di Way Kiri hehe”. Tutup Abdul Mu’ti.

Sampai dengan berakhirnya kegaiatan di Zoometing tersebut berlangsung sangat meriah dengan belbagai macam pertanyaan dan masukan untuk kebaikan para Jurnalis yang tergabung dalam Media Afiliasi Muhammadiyah.