BANDAR LAMPUNG – Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Lampung menyatakan sikap sejalan dengan KADIN Pusat terkait penolakan rencana impor 105.000 kendaraan niaga dari India senilai Rp24,66 triliun untuk kebutuhan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Industri dan Perdagangan KADIN Lampung, Munir A. Haris, menegaskan pihaknya meminta Prabowo Subianto untuk membatalkan rencana impor tersebut.
“Kami sejalan dan sependapat dengan KADIN Pusat agar Bapak Presiden membatalkan rencana impor mobil dari India. Saya yakin Presiden konsisten dengan apa yang sering beliau sampaikan, bahwa Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri secara ekonomi, berdaulat di bidang politik, dan berkepribadian dalam budaya,” ujar Munir.
Ia menilai penggunaan kendaraan taktis Maung sebagai mobil operasional Presiden merupakan wujud nyata dukungan terhadap produk dalam negeri. Menurutnya, semangat tersebut harus diteruskan dalam kebijakan strategis lainnya, termasuk pengadaan kendaraan operasional untuk program KDKMP.
Munir mengaku terkejut dengan munculnya rencana impor tersebut karena dinilai tidak sejalan dengan semangat kemandirian ekonomi yang digaungkan Presiden sejak awal masa jabatan. Ia bahkan menduga rencana itu muncul dari pihak-pihak tertentu di sekitar lingkaran kebijakan.
“Presiden harus segera membatalkan, meskipun konon 200 unit kendaraan sudah sampai di Indonesia. Kebutuhan mobil pickup oleh KDKMP seharusnya menjadi momentum memperkuat industri otomotif dalam negeri,” tegasnya.
Rencana impor tersebut disebut akan dilakukan oleh PT Agrinas Panga Nusantara, dengan rincian 35.000 unit mobil pickup 4×4 dari Mahindra & Mahindra Ltd., 35.000 unit pickup 4×4 dari Tata Motors, serta 35.000 unit truk roda enam dari produsen yang sama.
Munir menambahkan, dalam kondisi ekonomi saat ini, kebijakan hilirisasi dan penguatan industri nasional di berbagai sektor harus menjadi prioritas guna membuka lapangan pekerjaan serta meningkatkan daya beli masyarakat.
“Presiden harus konsisten dengan apa yang telah dimulai, termasuk penggunaan kendaraan dinas Maung. Momentum ini seharusnya dimanfaatkan untuk memperkuat industri nasional, bukan justru membuka keran impor,” tutupnya.
