WARTAMU.ID, Bandung – Majelis Pustaka dan Informasi PWM Jawa Barat bersama Lingkar Studi Islam Berkemajuan Universitas Muhammadiyah (UM) Bandung menggelar Maljum School, sebuah forum diskusi yang menghadirkan bedah buku “Islam Berkemajuan dan Kebijakan Publik.” Acara ini berlangsung di Perpustakaan UM Bandung pada Kamis (06/02/2025), dihadiri oleh Wakil Rektor I UM Bandung, perwakilan Baznas Kota Bandung, serta para mahasiswa yang tertarik dengan khazanah Islam berkemajuan.
Guru Besar Komunikasi Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Asep Saeful Muhtadi, menjadi pembedah utama dalam diskusi ini. Ia menyoroti bagaimana Islam berkemajuan dapat berkontribusi dalam kebijakan publik dengan pendekatan berbasis nilai-nilai keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan sosial.
Sebagai pemantik diskusi, Ketua Lingkar Studi Islam Berkemajuan, Tati, memberikan perspektif mengenai relevansi pemikiran Islam progresif dalam menghadapi tantangan kebijakan publik di Indonesia. Ia menekankan pentingnya peran intelektual muslim dalam membangun kebijakan yang inklusif dan berbasis keberpihakan pada masyarakat luas.
Ketua Majelis Pustaka dan Informasi PWM Jawa Barat, Kelik Nursetiyo Widiyanto, yang memandu diskusi ini, menegaskan bahwa kajian kebijakan publik dalam perspektif Islam harus terus dikembangkan agar Islam tidak hanya menjadi ranah ibadah individual tetapi juga memiliki peran strategis dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan sosial.
Dalam diskusi tersebut, Asep Saeful Muhtadi menjelaskan bahwa buku ini berisi tafsir kontekstual Islam yang mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari pemikiran Al-Quran hingga gagasan Ahmad Syafii Maarif. Ia berharap Maljum School bisa menjadi forum intelektual berkelanjutan untuk membahas isu-isu strategis dalam Islam berkemajuan.
Islam berkemajuan juga dikaitkan dengan Islam kontemporer yang tetap relevan dengan perkembangan zaman. Salah satu isu yang dibahas adalah bagaimana Islam berkemajuan mampu mengklarifikasi radikalisme dan isu moderasi beragama yang seringkali dikaitkan dengan kepentingan politik tertentu.
Roni Tabroni, salah satu penulis buku, menekankan bahwa fenomena politik identitas tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, intelektual muslim harus menyikapi fenomena ini dengan keteladanan serta sikap yang berlandaskan nilai-nilai keislaman dan kemaslahatan.
Wakil Rektor I UM Bandung, Hendar Riyadi, menyoroti pentingnya mutu dan inklusivitas dalam pengamalan Islam berkemajuan. Ia menegaskan bahwa kader Muhammadiyah harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam berkemajuan, seperti Al-Quran dan sunnah, tajdid, tauhid, dan ijtihad, serta memiliki orientasi rahmatan lil alamin.
Sebagai contoh, Hendar menyinggung kebijakan gas melon yang dianggap tidak mencerminkan keberpihakan pada masyarakat miskin. Ia menekankan pentingnya menyampaikan visi Islam berkemajuan dengan bahasa yang mudah dipahami agar dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat.
Acara ini menjadi momentum penting dalam mendiskusikan peran Islam berkemajuan dalam kebijakan publik, dengan harapan mampu menghadirkan solusi konkret bagi berbagai permasalahan sosial di Indonesia.
