WARTAMU.ID, Yogyakarta, 28 Juli 2024 – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menggelar konferensi pers untuk menyampaikan hasil Konsolidasi Nasional (Konsolnas) yang telah berlangsung sejak Sabtu (27/7) di Convention Hall Masjid Siti Walidah, Universitas Aisyiyah Yogyakarta. Salah satu topik utama yang dibahas dalam Konsolnas adalah keputusan PP Muhammadiyah menerima konsesi pertambangan yang diberikan oleh pemerintah pusat.
Dalam keterangannya, Haedar Nashir, Ketua Umum PP Muhammadiyah, menegaskan bahwa keputusan untuk menerima konsesi tambang ini tidak diambil dengan sembarangan. Muhammadiyah telah melakukan berbagai pertimbangan, menerima kritik dan masukan, serta berdialog dengan banyak pihak sebelum mengambil keputusan ini.
“Kami tidak ingin menolak dan menerima tanpa kajian mendalam, bahkan tanpa dialektika dengan wilayah yang di dalamnya ada area tambang. Jadi di situlah letak spirit hasil keputusan ini,” jelas Haedar.
Haedar menuturkan bahwa Muhammadiyah berkomitmen untuk mengembangkan model pertambangan yang pro-kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup. Meskipun tidak mudah, Muhammadiyah akan berusaha dengan pengalaman yang telah dimiliki.
“Tambang itu satu dari sekian banyak aspek yang harus dikelola. Kami ingin punya role model pengelolaan tambang yang tidak merusak lingkungan, tidak menimbulkan konflik, dan diprioritaskan pada sosial. Sebaliknya, kami ingin tambang yang pro-kesejahteraan sosial dan pro-lingkungan hidup,” terangnya.
Pengelolaan tambang oleh Muhammadiyah akan dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Muhammadiyah tidak akan segan untuk mengembalikan konsesi tambang jika di kemudian hari ditemukan situasi yang tidak memungkinkan terwujudnya model pertambangan yang diinginkan.
“Kalau nanti dalam perjalanannya tim menemukan situasi yang tidak memungkinkan model tersebut, kami tidak akan memaksakan diri. Dengan bertanggung jawab juga kami akan mengembalikannya,” tegas Haedar. “Ini cara kami mengambil langkah tanggung jawab, karena ini juga akan bisa berlaku di bidang yang lain,” pungkasnya.
