WARTAMU.ID, Pesisir Barat – Bupati Pesisir Barat (Pesibar), Dedi Irawan, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam upaya merealisasikan visi-misi kepemimpinannya serta meningkatkan efisiensi anggaran. Rakor ini berlangsung di ruang rapat Bupati, Lantai 4 Gedung A Komplek Perkantoran Pemkab Pesibar, pada Senin (10/3/2025).
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda), Tedi Zadmiko, S.KM., S.H., M.M., para Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, seluruh Kabag, serta para Camat se-Pesibar.
Dalam arahannya, Pj. Sekda Tedi Zadmiko menegaskan bahwa Pemkab Pesibar berkomitmen untuk bekerja maksimal dengan mengutamakan sinergi dan komunikasi yang baik antara berbagai pihak, mulai dari tingkat Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala OPD, Kabag, Camat, hingga pemerintah pekon dan seluruh lapisan masyarakat.
“Tidak hanya pemerintah daerah, Forkopimda, legislatif, partai politik, organisasi masyarakat (Ormas), media, dan LSM juga harus berkolaborasi dalam mendukung visi-misi Bupati-Wakil Bupati. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan melalui tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat,” ujar Tedi Zadmiko.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat Pemkab Pesibar akan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Dokumen ini akan menjadi pedoman utama dalam menetapkan strategi pembangunan, kebijakan umum, serta program prioritas selama lima tahun ke depan.
“RPJMD harus diselaraskan dengan kebijakan Presiden, target kinerja kementerian dan lembaga, serta kebijakan strategis Pemprov Lampung. Penyusunannya dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, serta kombinasi pendekatan top-down dan bottom-up untuk memastikan perencanaan yang komprehensif,” jelasnya.
Sejalan dengan hal tersebut, program prioritas daerah dalam RPJMD 2025-2029 harus menjadi perhatian utama. Hal ini juga akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategi (Renstra) OPD sesuai dengan kewenangan daerah. Beberapa sektor utama yang menjadi fokus adalah perencanaan (Bappelitbangda), pengawasan (Inspektorat), pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD), serta pengembangan SDM (BKPSDM).
Adapun tujuh program prioritas yang menjadi fokus utama dalam penyusunan RPJMD Pesibar 2025-2029 adalah:
- Efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang APBN dan APBD.
- Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan konektivitas daerah.
- Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sektor pendidikan.
- Peningkatan pelayanan publik sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan angka kemiskinan.
- Efektivitas koordinasi dalam sentral administrasi dan kebijakan strategis.
- Transformasi digital dan peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi.
Dalam rakor tersebut, beberapa poin penting yang disepakati antara lain menyesuaikan RPJMD dengan visi-misi Bupati-Wakil Bupati, janji politik, serta Renstra OPD untuk dilakukan penataan APBD secara menyeluruh. Selain itu, setiap OPD diwajibkan melaksanakan efisiensi anggaran sesuai arahan Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
“Peningkatan pelayanan publik juga menjadi prioritas, khususnya melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Semua program harus mengacu pada asas efektivitas dan efisiensi untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” pungkas Pj. Sekda, Tedi Zadmiko.
Rakor ini diharapkan menjadi langkah awal yang strategis dalam memperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat berjalan optimal sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.
