WARTAMU.ID, Jakarta, 28 Mei 2025 — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.AP., menyampaikan orasi ilmiah bertajuk “Masa Depan Indonesia: Pembangunan Harus Inklusif Berbasis Etika” dalam acara akademik yang digelar di Universitas Paramadina, Jakarta, hari ini.
Dalam pidatonya, Prof. Muhadjir menekankan bahwa kampus dan kaum akademisi memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk memastikan bahwa pembangunan nasional tidak hanya dikejar dari sisi pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga menjunjung tinggi nilai etika dan keadilan sosial.
“Tanggung jawab akademisi bukan hanya menghasilkan lulusan, tetapi juga memandu arah pembangunan bangsa agar lebih manusiawi dan beretika,” ujarnya.
Menurut Prof. Muhadjir, potret besar Indonesia saat ini menunjukkan kombinasi antara optimisme dan kewaspadaan. Di satu sisi, hasil studi global dari Harvard University, Baylor University, dan Gallup pada tahun 2024 menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat pertama dalam kategori kesejahteraan subjektif (flourishing). Artinya, masyarakat Indonesia merasa paling puas dan bersyukur atas hidupnya dibandingkan warga negara lain, termasuk di negara maju.
Namun, Prof. Muhadjir menegaskan bahwa persepsi kebahagiaan tidak boleh membutakan kita dari realitas objektif. Indonesia masih menghadapi tantangan nyata berupa ketimpangan ekonomi dan kemiskinan struktural. Dengan indeks Gini sebesar 0,379, kesenjangan antara kelompok kaya dan masyarakat miskin masih sangat lebar.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan data dari Bank Dunia yang menyebut bahwa lebih dari 60,3% penduduk Indonesia atau sekitar 171,8 juta jiwa hidup di bawah garis kemiskinan, jika menggunakan standar global. Berbeda dengan data resmi BPS yang mencatat angka kemiskinan pada September 2024 sebesar 8,57% atau sekitar 24,06 juta jiwa, perbedaan ini menurutnya harus disikapi dengan bijak.
“Menggunakan standar minimum nasional bisa membuat kita merasa berhasil. Tapi jika kita jujur, sebagian besar rakyat belum menikmati hidup yang layak sesuai perkembangan ekonomi kita,” tegas Prof. Muhadjir.
Dalam orasinya, ia menyoroti pentingnya etika sebagai kompas pembangunan. Menurutnya, pembangunan yang baik adalah pembangunan yang:
-
Tidak meninggalkan siapa pun di belakang,
-
Mengoreksi ketimpangan akses, dan
-
Menjunjung tinggi martabat manusia, bukan sekadar mengejar statistik ekonomi.
“Pembangunan sejati bukan soal seberapa cepat kita maju, tapi seberapa banyak yang kita ajak maju bersama,” ujar Prof. Muhadjir, mengutip prinsip yang ia usung sebagai inti dari pembangunan berkeadilan.
Ia menutup orasinya dengan ajakan kepada seluruh civitas akademika Universitas Paramadina dan masyarakat luas untuk menjadikan etika dan keadilan sebagai fondasi dalam seluruh proses pembangunan nasional. Dengan pendekatan inklusif, etis, dan berkelanjutan, Indonesia diyakini akan mampu menjawab tantangan zaman dan memastikan masa depan yang lebih baik untuk semua.
