WARTAMU.ID, Lampung – Jeni Rahma, Sekretaris Pimpinan Wilayah Nasyiatul Aisyiyah Lampung, menegaskan pentingnya peran organisasi perempuan dalam memperjuangkan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan kebenaran di tengah situasi terkini terkait persoalan konstitusi. Sebagai bagian dari Nasyiatul Aisyiyah, organisasi yang berkomitmen dalam penguatan negara hukum yang berkeadilan, egaliter, dan non-diskriminatif, Jeni menyampaikan pandangan tegas mengenai tindakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diduga mengakali putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pencalonan kepala daerah.
Dalam pernyataannya, Jeni menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 tahun 2024 yang menyatakan bahwa persyaratan pengusungan pasangan calon dari jalur partai politik atau gabungan partai politik, baik bagi mereka yang memiliki kursi maupun tidak di DPRD, harus sesuai dengan amar putusan MK. Persentase pengusungan tersebut disetarakan dengan persentase untuk calon perseorangan di pilkada, yaitu antara 6,5 hingga 10 persen.
“Putusan MK merupakan putusan lembaga kekuasaan kehakiman yang bersifat final dan mengikat, berlaku serta merta bagi semua pihak atau erga omnes. Apa yang dilakukan oleh DPR merupakan tindakan yang inkonstitusional,” ujar Jeni Rahma.
Ia juga menegaskan bahwa DPR sebagai lembaga legislatif harus menjalankan fungsinya dengan penuh integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Sebagai representasi suara rakyat, DPR wajib mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. “Idealnya, setiap kebijakan dan keputusan yang diambil haruslah didasari oleh kepentingan rakyat dan tidak merugikan kepentingan umum,” tegasnya.
Jeni juga menekankan bahwa Mahkamah Konstitusi harus senantiasa berpegang teguh pada prinsip-prinsip keadilan dan supremasi hukum. Nasyiatul Aisyiyah mendukung MK dalam menjalankan tugasnya dan berharap bahwa setiap putusan yang disahkan merupakan hasil dari proses yang transparan, objektif, dan berpihak pada kebenaran serta keadilan.
Dalam kesempatan tersebut, Jeni juga mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama perempuan, untuk terus mengawal dan mengawasi kinerja DPR dan MK. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi adalah kunci untuk memastikan bahwa lembaga negara berfungsi dengan baik dan benar.
“Perempuan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa nilai-nilai keadilan dan kebenaran dijaga dengan baik dalam proses demokrasi. Kita harus bersama-sama mengawal jalannya pemerintahan demi terciptanya negara yang adil dan demokratis,” pungkasnya.
Pernyataan Jeni Rahma ini menjadi salah satu bentuk suara masyarakat yang menginginkan penegakan hukum dan keadilan yang berlandaskan pada konstitusi, tanpa adanya intervensi atau pengabaian terhadap putusan yang telah disepakati. Nasyiatul Aisyiyah sebagai organisasi perempuan akan terus berkomitmen dalam mengawal tegaknya keadilan di Indonesia.
