WARTAMU.ID, Lampung – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara daring di Ruang Command Center Lantai II, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Lampung pada Senin (9/9/2024). Rakor ini membahas upaya-upaya untuk mengendalikan inflasi pangan di berbagai daerah, yang dipimpin oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Restuardy Daud.
Dalam rapat tersebut, Deputi Bidang Statistik Produksi Badan Pusat Statistik (BPS) M. Habibullah melaporkan bahwa inflasi nasional pada bulan Agustus 2024 tercatat sebesar 2,12% secara tahunan (year-on-year/yoy) dan mengalami deflasi sebesar -0,03% secara bulanan (month-to-month/mtm).
Habibullah menjelaskan bahwa deflasi pada bulan Agustus 2024 terutama disebabkan oleh komponen harga bergejolak (volatile foods) yang mengalami deflasi sebesar 1,24% dengan kontribusi deflasi sebesar 0,20%. Beberapa komoditas dalam komponen harga bergejolak yang dominan memberikan andil deflasi adalah bawang merah, daging ayam ras, tomat, dan telur ayam ras.
Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas), Sarwo Edhy, menyampaikan bahwa dukungan aksi dan kebijakan pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi pangan telah berjalan dengan baik. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain optimalisasi kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan dengan melakukan gerakan pasar murah, fasilitasi distribusi pangan, serta pembukaan kios pangan di berbagai daerah.
Selain itu, Sarwo Edhy juga menekankan pentingnya peningkatan pemantauan dan penyaluran beras melalui Stabilisasi Harga Pasar (SPHP) agar tepat sasaran dan sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Upaya lain yang dilakukan mencakup percepatan realisasi bantuan pangan berupa beras, telur, dan daging ayam ras, serta penguatan cadangan pangan di tingkat pemerintah daerah.
Sarwo Edhy juga menyoroti pentingnya kerja sama antar daerah (KAD) untuk memenuhi kebutuhan pangan, serta peningkatan koordinasi antara Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Satgas Pangan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengambilan kebijakan pangan di daerah masing-masing.
Menutup Rakor, Restuardy Daud mengajak seluruh pemerintah daerah serta kementerian dan lembaga terkait untuk terus mengoptimalkan langkah-langkah stabilisasi pasokan dan harga pangan, terutama pada komponen harga bergejolak. Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk terus mendukung pengendalian inflasi pangan, baik melalui aksi langsung maupun kebijakan, guna menjaga kestabilan harga dan pasokan pangan di wilayahnya masing-masing.
“Pengendalian inflasi pangan harus terus dioptimalkan dengan langkah-langkah konkret, baik melalui kebijakan maupun aksi langsung di lapangan. Kita harus menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan, terutama komponen volatile foods, demi kesejahteraan masyarakat,” tutup Restuardy Daud.
