WARTAMU.ID, JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat pengawalan program dan bantuan pertanian di seluruh Indonesia melalui Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) yang menjalankan fungsi koordinasi wilayah di 38 provinsi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan program prioritas pemerintah berjalan tepat sasaran, meningkatkan produksi pertanian, serta mendukung percepatan swasembada pangan nasional.
Melalui jaringan BRMP di berbagai daerah, Kementan memperkuat pendampingan program, verifikasi dan validasi Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL), percepatan tanam, modernisasi pertanian, hilirisasi, hingga monitoring dan evaluasi pelaksanaan program di lapangan.
BRMP menjadi simpul koordinasi Kementan di daerah dalam mengawal pelaksanaan program strategis agar berjalan lebih efektif, terukur, dan memberikan manfaat langsung kepada petani.
Penguatan peran tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2026 yang mengatur bahwa pengusulan CPCL bantuan pemerintah dilakukan melalui Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian bersama penyuluh pertanian dan/atau dinas yang membidangi pertanian di daerah.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan pertanian nasional membutuhkan pengawalan yang kuat hingga tingkat daerah.
“Kita harus bekerja cepat, solid, dan fokus mengawal program agar produksi pangan terus meningkat dan target swasembada dapat tercapai,” ujar Amran.
Menurutnya, seluruh jajaran Kementerian Pertanian harus bergerak dalam satu komando guna memastikan program pemerintah benar-benar terlaksana di lapangan. Penguatan pendampingan, percepatan koordinasi daerah, serta pengawasan implementasi program menjadi faktor penting dalam menjaga produktivitas dan stabilitas pangan nasional.
Di berbagai wilayah, BRMP Provinsi telah memperkuat pengawalan program strategis melalui verifikasi dan validasi CPCL bantuan pemerintah, koordinasi pengusulan program, serta pendampingan pelaksanaan kegiatan prioritas nasional.
BRMP Bali, misalnya, memperkuat tata kelola pengusulan CPCL bantuan pemerintah melalui pembentukan tim verifikasi dan validasi, penguatan mekanisme supervisi, serta koordinasi intensif bersama penyuluh dan dinas pertanian kabupaten/kota.
Sementara itu, BRMP Sulawesi Barat mempercepat finalisasi CPCL kakao guna meningkatkan ketepatan sasaran program bantuan pemerintah. BRMP Sulawesi Tengah fokus pada percepatan penyiapan data CPCL cetak sawah dan pengembangan kelapa, sedangkan BRMP Sumatera Barat terus melakukan sosialisasi pengusulan CPCL komoditas perkebunan kepada petugas lapangan dan pemangku kepentingan daerah.
Di Kepulauan Bangka Belitung, BRMP memperkuat koordinasi verifikasi bantuan pemerintah berbasis e-Banper sebagai bagian dari upaya meningkatkan akurasi, transparansi, dan efektivitas pelaksanaan program pertanian.
Kepala BRMP Kementerian Pertanian, Fadjry Djufry, menegaskan bahwa BRMP memiliki komitmen penuh dalam mendukung seluruh program prioritas Kementerian Pertanian melalui penguatan peran unit kerja di daerah.
Menurutnya, BRMP Provinsi merupakan ujung tombak dalam memastikan program strategis kementerian dapat berjalan optimal hingga tingkat lapangan.
“BRMP terus memperkuat koordinasi dan pengawalan program strategis Kementerian Pertanian di seluruh wilayah Indonesia. Melalui BRMP Provinsi dan penguatan koordinasi wilayah, kami memastikan pendampingan program berjalan lebih cepat, terukur, dan tepat sasaran,” ujar Fadjry di Jakarta, Jumat (29/5/2026).
Ia menambahkan bahwa pengawalan program dilakukan melalui koordinasi intensif dengan berbagai unit kerja lingkup Kementerian Pertanian agar pelaksanaan program di daerah berjalan selaras dengan target nasional.
“BRMP di daerah merupakan representasi Kementerian Pertanian dalam mengawal pelaksanaan program di lapangan. Karena itu, pelaksanaan program kementerian di daerah perlu terkoordinasi melalui BRMP agar pengendalian, pendampingan, monitoring, dan pelaporannya dapat berjalan lebih efektif dan terintegrasi,” tegasnya.
Dalam pelaksanaannya, BRMP Provinsi juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dinas pertanian, penyuluh, perguruan tinggi, serta kelompok tani guna memastikan setiap program berjalan sesuai kebutuhan dan karakteristik wilayah masing-masing.
Dengan dukungan jaringan BRMP yang tersebar di seluruh provinsi, Kementerian Pertanian optimistis pelaksanaan program prioritas nasional dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan tepat sasaran sehingga memberikan manfaat nyata bagi petani serta memperkuat ketahanan pangan nasional.
