WARTAMU.ID, Jakarta – Islamophobia dimaknai sebagai sikap ketakutan berlebihan terhadap Islam. Umumnya, Islamophobia ditampilkan dalam bentuk antipati, kebencian, sinisme, perlawanan, hingga pelecehan terhadap ajaran, simbol-simbol Islam dan penganutnya.
“Kalau di Amerika, masyarakat menjadi Islamophobia karena melihat jumlah pemeluk Islam makin besar dan ini memberikan ancaman secara politik dan ekonomi bagi sebagian masyarakat. Di Indonesia ada unsur-unsur, mereka anggap Islam sebagai kekuatan yang bisa menghalangi kepentingan mereka sehingga mereka mau tidak mau menunjukkan sikap Islamophobic karena ada kepentingan yang akan terhalangi kalau kekuatan Islam itu lahir,” ungkap Syafiq.
“Padahal Islam itu sesungguhnya agama yang diperlukan untuk membangun kehidupan yang damai, sejahtera, berkeadilan. Tetapi nilai-nilai unggul ini mereka anggap sebagai halangan bagi mereka untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan jangka pendek,” imbuhnya.
Dalam program Dialektika di kanal youtube Tvmu, Sabtu (7/5), Syafiq menilai sikap Islamophobia di tanah air itu misalnya membenturkan umat Islam dengan nasionalisme, demokrasi, bahkan melabeli umat Islam dengan narasi-narasi radikalisme dan ekstrimisme.
“Ini fenomena yang bukan rahasia. Setiap ada terorisme dan kebetulan pelakunya adalah orang yang beragama Islam, maka mereka seperti mendapat amunisi bahwa terorisme identik dengan agama Islam. Tapi kalau ada pelaku sama dari agama lain mereka hampir tidak pernah menyebutnya,” kritik Syafiq.
Sikap Islamophobia menurutnya juga nampak dalam narasi radikalisme yang selalu disematkan secara sembarangan kepada umat muslim. Padahal istilah radikalisme sendiri kata Syafiq sudah ditinggalkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa karena sarat penyalahgunaan secara politis. PBB mengganti kata ‘radikalisme’ dengna ‘violence extrimism’.
“Dalam isu radikalisme, mereka (Islamophobic) mengganggap radikalisme ini akan menjungkirbalikan tata nilai luhur dan menghapus negara bangsa sehingga menjadi ancaman yang sangat besar. Selalu dilekatkan pada umat Islam,” kata Syafiq.
“Misalnya pada rekrutmen politik di berbagai bidang selalu mencari apakah orang ini terlibat dalam gerakan radikal atau tidak? Padahal masyarakat internasional telah meninggalkan diksi radikalisme sebagai musuh bersama karena istilah ini bisa disalahgunakan dan disalahtafsirkan untuk menyudutkan kelompok-kelompok tertentu sehingga bisa menjauhkan tujuan utama untuk membangun persatuan dan kesatuan berbagai kelompok masyarakat. Maka PBB mengganti dengan violence extrimism yang bisa dilakukan oleh siapa saja, baik oleh motif pemikiran agama atau tidak, oleh bangsa atau etnis siapapun,” pungkasnya. (afn)
Sumber : muhammadiyah.or.id
