WARTAMU.ID, Lampung – Penjabat (Pj) Gubernur Lampung, Samsudin, memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Lampung, yang diselenggarakan di Mahan Agung, Rumah Dinas Gubernur Lampung, Kamis (10/10/2024). Pertemuan ini dihadiri oleh Bupati dan Walikota se-Provinsi Lampung, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Lampung, Kepala BPS Provinsi Lampung, Kepala Bulog Provinsi Lampung, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
HLM ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada 7 Oktober 2024 lalu. Dalam arahannya, Pj. Gubernur Samsudin menekankan pentingnya pengendalian inflasi sesuai target nasional, yaitu 1,5% – 3,5% atau 2,5% ± 1. “Agar target tersebut tercapai, diperlukan upaya pengendalian yang tepat agar tidak terjadi inflasi yang tinggi atau deflasi,” ujar Samsudin.
Pj. Gubernur juga memberi perhatian khusus kepada kabupaten/kota yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Pulau Sumatera, khususnya di Provinsi Lampung. Kabupaten Pringsewu tercatat sebagai wilayah dengan kenaikan IPH tertinggi sebesar 1,75%, terutama dipicu oleh harga daging sapi, daging ayam ras, dan cabai rawit. Diikuti oleh Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan kenaikan 1,18%, didominasi oleh daging sapi, daging ayam ras, dan minyak goreng. Kabupaten Way Kanan menempati urutan kelima dengan kenaikan IPH 1,13%, dipengaruhi oleh harga beras, bawang merah, dan jeruk.
Selain itu, Pj. Gubernur juga mencatat adanya deflasi di Kabupaten Lampung Timur dan Mesuji, yang sebelumnya kerap mencatat inflasi tertinggi. Hal ini menjadi perhatian khusus agar daerah-daerah tersebut tetap terkendali dalam pengelolaan inflasinya.
Dalam upaya pengendalian inflasi daerah, Samsudin meminta para Kepala Daerah untuk lebih proaktif dan berbasis data, serta memantau secara rutin perkembangan IPH mingguan. “Pantau dan awasi stok bahan pangan, baik di distributor, pasar rakyat, maupun ritel modern, terutama komoditi yang sering menjadi pemicu inflasi dan memiliki Harga Eceran Tertinggi (HET) yang diatur oleh pemerintah,” tegasnya.
Pj. Gubernur juga menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap pelaku usaha agar tidak melakukan spekulasi harga atau menimbun barang. Dalam hal ini, Samsudin menginstruksikan keterlibatan TNI, Polri, serta Satgas Pangan untuk mengawasi situasi tersebut. Ia juga mendorong pelaksanaan operasi pasar murah dan Gerakan Pangan Murah, khususnya di daerah-daerah dengan kenaikan harga tinggi, serta kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk menjaga kelancaran pasokan.
Selain itu, Samsudin mengimbau pemerintah daerah untuk mengkampanyekan gerakan menanam tanaman pangan yang berpotensi memicu inflasi, seperti cabai, guna meningkatkan kemandirian pangan masyarakat. Komunikasi efektif kepada masyarakat juga penting untuk mengelola ekspektasi inflasi, dengan menyampaikan informasi terkini terkait stok bahan pangan pokok.
Penjabat Gubernur juga menekankan pentingnya kehadiran kepala daerah dalam rapat pengendalian inflasi, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna memperkuat koordinasi lintas wilayah.
Pada pertemuan ini, dilakukan juga pemaparan mengenai perkembangan inflasi di Provinsi Lampung oleh Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Kepala BPS, dan Kepala Bulog Provinsi Lampung. Diskusi ini dipandu oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto.
