WARTAMU.ID, Bandar Lampung, 22 Mei 2025 – Suasana ruang Auditorium KH Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Lampung hari ini terasa berbeda. Ratusan mahasiswa, jurnalis, aktivis, dan akademisi berkumpul dalam satu misi besar: mengawal kedaulatan suara rakyat pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Pesawaran 2025 melalui inisiatif bertajuk “JagaSuara2024 Goes to Pesawaran” yang digelar oleh Network for Democracy and Electoral Integrity (NETGRIT).
Lebih dari sekadar diskusi, kegiatan ini menghadirkan simulasi pemantauan suara berbasis teknologi digital melalui aplikasi JagaSuara2024, yang dirancang untuk memperkuat pengawasan publik dalam pemilu dan mendorong keterlibatan aktif warga dalam menjaga integritas demokrasi.
Demokrasi Perlu Dikawal, PSU Jadi Momentum Evaluasi
Hadir sebagai narasumber utama adalah Hadar Nafis Gumay, eks Komisioner KPU RI 2017–2022 sekaligus Direktur Eksekutif NETGRIT. Ia menegaskan bahwa demokrasi tidak bisa berjalan sendiri tanpa pengawalan warga. “PSU bukan hanya pengulangan teknis, tapi juga pemulihan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi,” ujarnya.
Pernyataan Hadar diperkuat oleh tokoh lainnya seperti Arief Budiman, eks Ketua KPU RI 2017–2022, serta dua akademisi Lampung: Handi Mulyaningsih dari FISIP Unila dan Candrawansah dari Universitas Muhammadiyah Lampung, mantan Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung.
Mereka kompak menyoroti PSU sebagai panggung koreksi, terutama setelah Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 memerintahkan PSU di Kabupaten Pesawaran akibat diskualifikasi salah satu pasangan calon karena menggunakan SKPI palsu.
Transparansi dan Partisipasi, Kunci Pemilu Bermartabat
Pilkada Pesawaran sebelumnya mendapat kritik tajam, terutama pada minimnya transparansi hasil suara karena KPU hanya menampilkan formulir C.Hasil tanpa tabulasi real-time melalui SIREKAP. Kondisi ini menumbuhkan keraguan publik.
“Di sinilah peran JagaSuara2024. Kami ingin masyarakat terlibat langsung, memantau dan melaporkan suara secara real-time, bukan hanya sekadar jadi penonton,” jelas Hadar.
Melalui simulasi interaktif, para peserta dilatih menjadi relawan pemantau. Mereka diajarkan mengoperasikan aplikasi, merekam data suara, dan melakukan tabulasi independen sebagai kontrol sosial digital. Tujuannya jelas: menghadirkan TPS yang diawasi rakyat, bukan hanya penyelenggara.
Tiga Ancaman Utama: Politik Uang, ASN, dan Penyelenggara
NETGRIT menyoroti tiga isu krusial yang mengancam PSU:
-
Politik uang (vote buying)
-
Mobilisasi ASN untuk kepentingan calon tertentu
-
Kelalaian penyelenggara pemilu
“Jangan sampai terjadi PSU di atas PSU seperti di Barito Utara. PSU harus jadi titik balik, bukan lingkaran masalah,” tegas Arief Budiman.
Suara Rakyat Adalah Hak Konstitusional
Candrawansah menekankan pentingnya pemilu sebagai hak konstitusional. “Datang ke TPS saja belum cukup. Negara harus menjamin suara rakyat benar-benar dihitung dan tidak diperdagangkan,” tegasnya.
Ia menambahkan, hak memilih harus dilindungi dari segala bentuk manipulasi, karena suara rakyat bukan sekadar angka, tapi penentu arah masa depan bangsa.
Dukungan Komunitas dan Lintas Tokoh
Acara ini turut dihadiri oleh tokoh pemilu lainnya, termasuk:
-
Mashudi SR, eks Komisioner KPU Banten 2018–2023
-
Antoninus Cahyalana, eks Komisioner KPU Lampung 2019–2024
-
Aprohan Saputra, Ketua IWO Lampung
Mereka menyampaikan dukungan terhadap gerakan pengawasan digital seperti JagaSuara2024 dan mendorong pemanfaatan teknologi demi pemilu yang adil dan transparan.
Pemilu ulang boleh terjadi, tapi semangat menjaga suara rakyat harus tetap menyala. Melalui JagaSuara2024, mahasiswa, akademisi, dan masyarakat diajak menjadi bagian dari gerakan besar untuk mengawal demokrasi dari bawah—dengan teknologi, edukasi, dan semangat kolektif.
Sebagaimana disampaikan Hadar Nafis Gumay, “Kita tidak sekadar menjaga proses. Kita sedang menjaga masa depan.” Dan untuk Pilkada Pesawaran 2025, mata rakyat akan hadir di setiap TPS—siap mengawal suara, siap menjaga demokrasi.
