WARTAMU.ID, Sumenep Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Sumenep Jawa Timur, Ahmad Juhari, melontarkan kritik keras terhadap kinerja Inspektorat Kabupaten Sumenep yang dinilai gagal menjalankan fungsi pengawasan, khususnya dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).
Menurutnya, terdapat indikasi kuat bahwa realisasi anggaran yang dilaporkan tidak sejalan dengan kondisi riil di lapangan. Ia menyoroti masih banyaknya persoalan mendasar yang dikeluhkan masyarakat desa, terutama terkait infrastruktur jalan yang hingga kini belum terselesaikan secara optimal.
“Di atas kertas, capaian realisasi DD dan ADD dilaporkan 100 persen. Tapi faktanya di lapangan, banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terjawab,” tegas Juhari
Ia mencontohkan wilayah Kecamatan Masalembu. Dalam dokumen LKPJ Bupati Tahun 2025, sejumlah desa di wilayah tersebut melaporkan realisasi anggaran DD dan ADD mencapai 100 persen. Namun, kondisi itu dinilai tidak berbanding lurus dengan kenyataan yang dirasakan masyarakat.
“Desa-desa di Masalembu misalnya, dalam LKPJ disebutkan capaian 100 persen. Pertanyaannya, apakah itu benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan?” ujar Politisi Partai Nasdem
Juhari menilai, program Dana Desa yang telah digulirkan sejak tahun 2015 seharusnya sudah menunjukkan dampak signifikan terhadap pembangunan desa.
Namun hingga kini, ia melihat hasilnya belum maksimal dan bahkan cenderung stagnan di beberapa wilayah.
Ia pun mendesak agar dilakukan investigasi secara menyeluruh, transparan, dan akuntabel guna memastikan tidak adanya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran desa.
“Ini tidak bisa dibiarkan. Harus ada langkah serius, audit yang benar-benar independen dan terbuka. Jangan sampai laporan hanya rapi di atas kertas, tapi realitasnya jauh dari harapan masyarakat,” pungkasnya.
