WARTAMU.ID, Jakarta, 15 Januari 2025 – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Abdul Mu’ti, menyoroti masih banyaknya anak Indonesia yang belum mendapatkan layanan pendidikan dan banyak yang putus sekolah akibat kondisi ekonomi maupun faktor lainnya. Pernyataan tersebut disampaikan Mu’ti dalam Pembukaan Tanwir I ‘Aisyiyah, Rabu (15/1/25), di Jakarta.
Dengan tema “Dinamisasi Perempuan Berkemajuan Mewujudkan Indonesia Berkeadilan”, Mu’ti berharap ‘Aisyiyah dapat menjadi mitra strategis Kemendikdasmen dalam mewujudkan pendidikan inklusif. “Semua anak, apapun kondisinya, harus mendapatkan pendidikan berkualitas,” tegasnya.
Pendidikan inklusif diharapkan dapat mendukung pelaksanaan wajib belajar 13 tahun, yang dimulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD). Menurut Mu’ti, pelaksanaan wajib belajar ini membutuhkan dukungan penuh masyarakat, khususnya ‘Aisyiyah yang selama ini memiliki kontribusi luar biasa di bidang pendidikan anak usia dini.
“TK ABA yang dimiliki ‘Aisyiyah telah tersebar di seluruh pelosok negeri hingga mancanegara dengan jumlah lebih dari 20 ribu. Ini adalah angka terbesar layanan pendidikan yang dimiliki oleh organisasi masyarakat dan jauh melampaui jumlah TK yang dimiliki pemerintah,” ungkap Mu’ti.
Abdul Mu’ti juga mengapresiasi upaya ‘Aisyiyah dalam menyediakan pendidikan inklusif, terutama berbasis masyarakat. Ia menyoroti pentingnya pendidikan untuk anak-anak disabilitas dan berkebutuhan khusus yang selama ini masih menghadapi tantangan besar.
“Pendidikan inklusif yang menjadi bagian dari ikhtiar kita bersama untuk mendukung pemenuhan hak pendidikan bagi anak disabilitas atau pelajar berkebutuhan khusus belum berjalan optimal. Oleh karena itu, kami berharap kerjasama ini dapat mempercepat tercapainya pendidikan bermutu bagi semua,” tambah Mu’ti.
Sebagai wujud sinergi, Kemendikdasmen dan ‘Aisyiyah menandatangani perjanjian kerjasama dalam Pembukaan Tanwir I ‘Aisyiyah ini. Tri Hastuti, Sekretaris Umum PP ‘Aisyiyah, menjelaskan bahwa kerjasama tersebut meliputi:
- Peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga pendidik.
- Penguatan peran keluarga dalam pendidikan inklusif, pendidikan karakter, literasi, dan numerasi.
- Penguatan kompetensi literasi dan numerasi bagi peserta didik.
- Penyelenggaraan wajib belajar 13 tahun yang inklusif.
Tri Hastuti menambahkan bahwa ‘Aisyiyah telah memulai berbagai upaya pendidikan inklusif, seperti peningkatan kapasitas guru dan tenaga pendidik, pengembangan SOP layanan pendidikan inklusif, parenting pendidikan inklusif, hingga penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) bagi anak-anak pemulung dan korban perkawinan anak.
Dengan langkah-langkah strategis ini, sinergi antara ‘Aisyiyah dan Kemendikdasmen diharapkan mampu menciptakan pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan, serta mendukung visi Indonesia Emas 2045.
