WARTAMU.ID Sumenep – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Sumenep menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sumenep Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumenep Jawa Timur.
Ketua Pansus LKPJ DPRD Kabupaten Sumenep, H. Hosnan, S.IP., M.AP., menegaskan bahwa secara umum pelaksanaan pemerintahan daerah sepanjang tahun 2025 telah menunjukkan arah yang positif, meskipun masih terdapat sejumlah catatan penting yang perlu segera dibenahi.
Menurutnya, LKPJ merupakan instrumen penting dalam mengukur kinerja pemerintah daerah sekaligus memastikan prinsip transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat tetap terjaga.
“Berbagai capaian telah diraih, namun pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah kepulauan, masih menjadi perhatian serius,” tegas Hosnan dalam penyampaian laporan Pansus.
Pansus menilai, pemerintah daerah telah berupaya menjalankan berbagai program strategis, mulai dari penguatan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga pembangunan infrastruktur. Namun, orientasi program dinilai masih perlu ditingkatkan agar lebih berfokus pada dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
Di sektor pelayanan publik, Pansus mendorong adanya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan agar tidak hanya berorientasi administratif, tetapi juga mampu memberikan hasil konkret bagi masyarakat.
Sementara itu, di bidang kesehatan, Pansus turut menyoroti pelayanan di RSUD dr. Moh. Anwar yang masih menuai keluhan masyarakat. Oleh karena itu, perbaikan tata kelola dan manajemen layanan kesehatan menjadi salah satu rekomendasi penting.
Selain itu, pemerataan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan di wilayah daratan dan kepulauan juga dinilai perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah.
Dalam bidang ekonomi dan keuangan, Pansus menekankan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta efisiensi belanja untuk menjaga stabilitas fiskal daerah.
Sebagai bentuk evaluasi, Pansus DPRD Sumenep menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis, mulai dari penguatan kebijakan berbasis riset, peningkatan pengawasan hingga tingkat desa, hingga mendorong kemitraan dengan pihak swasta guna mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Menutup laporannya, H. Hosnan berharap sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sumenep dapat terus diperkuat demi mewujudkan pembangunan yang lebih merata, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
