PD IPM Makassar Protes Tindakan Sepihak PW IPM Sulsel: “Langgar Adab Organisasi dan Abaikan Keterlibatan Daerah”

Menurut keterangan resmi PD IPM Makassar, pertemuan tersebut membahas wacana pelaksanaan Muktamar IPM ke-24 yang merupakan forum musyawarah tertinggi IPM tingkat nasional dan akan dihadiri oleh kader IPM se-Indonesia. Namun, langkah awal yang seharusnya mengedepankan prinsip musyawarah justru dilakukan dengan mengabaikan struktur daerah sebagai pihak yang berkaitan langsung.

“Kami sangat menyayangkan bahwa persiapan menuju Muktamar justru dimulai dengan tindakan yang menutup ruang partisipasi PD IPM Makassar. Padahal sebagai tuan rumah atau wilayah yang berkaitan langsung, keterlibatan kami seharusnya menjadi hal utama, bukan justru dipinggirkan. Maka dari itu, kami dengan tegas menyatakan MENOLAK keterlibatan dalam agenda yang disiapkan melalui cara-cara tidak etis seperti ini,” tegas Ketua Umum PD IPM Makassar.

PD IPM Makassar menilai bahwa pertemuan tersebut bukan hanya melanggar prinsip koordinatif, tetapi juga merusak adab berorganisasi yang menjadi pondasi dalam pergerakan IPM. Mereka memandang tindakan PW IPM Sulsel sebagai bentuk kelalaian serius dan arogansi struktural yang bisa menciptakan preseden buruk bagi tata kelola organisasi ke depan.

“Ini bukan soal teknis komunikasi belaka, tetapi menyangkut marwah dan kedaulatan struktur organisasi di tingkat daerah. Jika pola seperti ini dibiarkan, maka akan lahir preseden buruk yang merusak tatanan organisasi kita sendiri,” ungkapnya.

Lebih jauh, PD IPM Makassar mengecam tindakan tersebut karena dilakukan tanpa koordinasi, seolah-olah mengabaikan eksistensi dan tanggung jawab PD IPM Makassar sebagai pemegang mandat organisasi di wilayahnya. Mereka menilai bahwa tindakan semacam ini tidak hanya merusak hubungan internal IPM, tetapi juga berpotensi menimbulkan salah tafsir di kalangan Pimpinan Muhammadiyah.

“Kami bukan anti terhadap dialog atau pertemuan. Tetapi pertemuan yang melibatkan lembaga struktural seperti PDM jelas harus melewati prosedur yang sesuai. Jangan sampai tindakan sepihak ini menimbulkan kesan bahwa PD IPM Makassar tidak mampu menjalankan tugasnya, padahal kami tidak pernah dilibatkan maupun diberi informasi sekecil apapun terkait agenda tersebut,” ujar Ketua Kader PD IPM Makassar.

PD IPM Makassar menekankan bahwa Muktamar bukan sekadar agenda besar seremonial, melainkan momentum konsolidasi nasional yang harus dipersiapkan dengan prinsip keterbukaan dan kejujuran. Mereka menyatakan keprihatinan jika proses menuju Muktamar dilandasi dengan cara-cara tertutup yang dapat mencederai integritas organisasi.

“IPM bukan organisasi personalistik yang bisa dijalankan sesuka hati oleh siapa pun. Ia berdiri dengan landasan nilai, adab, dan tata kelola yang jelas. Ketika struktur dilangkahi, maka kami sebagai penjaga marwah daerah wajib bersuara,” pungkasnya.

Pernyataan ini, menurut PD IPM Makassar, bukan bentuk kritik destruktif, melainkan dorongan tajdid (pembaharuan) agar IPM tetap berjalan pada rel keadaban organisasional. Mereka mendesak PW IPM Sulsel untuk segera memberikan klarifikasi terbuka dan membangun kembali komunikasi yang sehat berdasarkan semangat ukhuwah, transparansi, dan penghormatan terhadap struktur kelembagaan.

Situasi ini mencerminkan persoalan serius dalam pola komunikasi dan manajemen organisasi di tingkat wilayah. PD IPM Makassar berharap peristiwa ini menjadi refleksi bersama agar prinsip kolektif-kolegial dan adab bermusyawarah tetap menjadi panduan dalam setiap gerak langkah organisasi ke depan.