WARTAMU.ID, Jakarta – Pemerintah terus mempercepat program hilirisasi dengan memperluas pembangunan kilang minyak (refinery) dan fasilitas pendukung lainnya. Fokus utama program ini dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin malam, 10 Maret 2025.
Dilansir dari setneg.go.id, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pemerintah telah melakukan perubahan rencana pembangunan refinery. Awalnya, kapasitas kilang yang direncanakan hanya 500.000 barrel per hari, namun kini ditingkatkan menjadi 1 juta barrel per hari.
“Akan kita bangun nantinya sekitar 1 juta barrel, dan itu akan kita lakukan di beberapa tempat, baik di Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Maluku-Papua sehingga terjadi pemerataan,” ujar Bahlil kepada awak media usai rapat.
Selain pembangunan kilang, pemerintah juga akan membangun fasilitas penyimpanan (storage) dengan kapasitas 1 juta barrel per hari. Pada sektor energi, pemerintah mendorong pengembangan dimethyl ether (DME) sebagai substitusi LPG, serta memperluas hilirisasi di sektor perikanan, perkebunan, dan kehutanan.
“Khusus untuk mineral batu bara, selain bauksit, kita juga akan mendorong persoalan nikel dan timah. Satu lagi, kita akan membangun solar panel dan pasir kuarsa yang akan kita tarik menjadi bagian dari mineral kritikal, karena ini menjadi potensi keunggulan komparatif bagi bangsa kita,” tambah Bahlil.
Di sisi lain, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menegaskan bahwa pemerintah terus membuka peluang investasi bagi dunia usaha nasional maupun asing dalam proyek hilirisasi yang telah matang. Pemerintah akan melakukan evaluasi secara independen untuk memastikan kelayakan proyek dari berbagai aspek, termasuk keuntungan ekonomi, penurunan impor energi, serta penciptaan lapangan kerja.
“Pada intinya, kita akan evaluasi secara independen dan kemudian kita lihat dari semua aspek, tentunya dari aspek return-nya berapa, keuntungannya berapa, dari aspek penurunan impor terutama, baik itu impor yang berhubungan dengan energi, dan juga yang terakhir adalah penciptaan lapangan pekerjaan,” ujar Rosan.
Selain bertujuan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dan mengurangi ketergantungan impor, proyek hilirisasi ini juga diarahkan agar selaras dengan target pemerintah dalam mencapai net zero emission pada tahun 2060.
“Tentunya ini juga sesuai dengan industrialisasi yang ingin kita capai sehingga proyek-proyek ini menjadi proyek yang berkelanjutan dan pada saat yang sama, emisinya menjadi lebih baik,” pungkas Rosan.
Rapat terbatas ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mempercepat hilirisasi industri guna memperkuat ketahanan energi nasional, meningkatkan investasi, serta menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat.
