RAGAM  

Pentingnya Kekuasaan Untuk Kemaslahatan

Ilustrasi Gambar Pixabay

WARTAMU.ID, Suara Pembaca – Sebagian masyarakat telah muncul sikap apatis dan skeptis terhadap urusan-urusan kekuasaan yang dalam hal ini adalah aspek politik terkhusus pada politik praktis. Sebagian menilai bahwa urusan politik praktis itu hanyalah sebatas persoalan biasa yang tidak berpengaruh pada kehidupannya secara pragmatis. Sebagian lain menilai bahwa hal itu hanyalah sementara yang tidak kekal abadi jadi tak payah memikirkan hal tersebut. Di sisi lain ada yang merasa hanya karena politik praktis ini dapat memecah belah, membuat gaduh dan melemahkan kerukunan. Dan masih banyak sebagain lainnya yang bermacam-macam memahami dan menilai politik apalagi dalam politik praktis. Ada yang karena peduli, ada yang karena tidak mau tahu, ada yang karena paham, ada pula yang tidak paham sama sekali, ada yang berkepentingan dan ada pula yang mencari celah-celah dalam problematika yang terjadi.

Disadari atau tidak, bahwa kekuasaan itu sangat lah penting sekali. Meskipun ada yang merasa bahwa tidak berpengaruh pada kehidupannya, tidak ada efeknya atau apapun alasannya. Sebab membaca politik itu haruslah luas secara makro dan nasional agar konektivitas berpikir serta memahaminya bisa masuk sekaligus sampai pada akal maupun logika. Bahwa pentingnya politik praktis itu dikarenakan beberapa faktor yang setidaknya sebagai pemahaman dasar yang seharusnya dapat diketahui dan dipahami. Kekuasaan itu berhak untuk membuat dan menerapkan yang namanya Kebijakan. Dibalik kebijakan itulah nantinya akan berdampak apakah pro rakyat atau kontra rokyat, apakah kebijakan yang maslahat atau mafsadat, apakah berimplikasi secara nasional dan menyeluruh ataukah justru hanya berimplikasi pada kelompok tertentu, ormas tertentu atau golongan tertentu. Setiap kebijakan itu selalu ada agenda, kepentingan, perencanaan, visi, misi, program, dan tujuannya. Bila yang berkuasa agendanya tidak berorientasi kepada keumatan dalam persatuan, maka dipastikan tidak ada ksejehateraan yang merata paling hanya pada golongan dan kelompok tertentu saja. Sebab aktor kebijakan publik itu ialah para pemimpin publik dan pejabat publik baik itu tingkat kota, daerah, propinsi dan negara.

Pentingnya kekuasaan demi kemaslahatan adalah upaya dan misi untuk menempuh keadilan serta kesejahteraan umat secara merata melalui jalur konstitusional, sah, legal dan dapat dipertanggungjawabkan. Banyak cara untuk mendapatkan kekuasaan yang berorientasi pada keumatan dan kemaslahan, tentunya dengan jalan-jalan yang sesuai dengan syariat Islam maupun nilai-nilai ajaran Islam. Lantas hubungan politik praktis dengan kekuasaan dimankah letaknya, tentu letaknya ada pada kebijakan yang dikampanyekan oleh para calon pemimpin atau pejabat publik melalui visi, misi dan programnya. Sebab segala programnya akan diatur sekaligus dilindungi oleh payung hukuk yang mengikat karena telah disusun serta mendapatkan persetujuan oleh para dewan wakil rakyat. Bila tidak peduli terhadap politik praktis, sedangkan untuk mendapatkan pemimpin itu dari mekanisme politik praktis, dan sedangkan nantinya kebijakan akan berpihak serta keberpihakan pada umat itu nantinya ada ditangan para pemimpin yang terpilih sebagai penguasa yang diamanatkan dan dimandatkan oleh rakyat. Itulah kenapa pentingnya kekuasaan untuk keumatan, agar umat mendapatkan haknya, manfaatnya, dan keadilan serta kesejahteraannya tanpa dibatasi pada golongan maupun kelompok tertentu.

Sebab Kebijakan ada di tangan para pemimpin yang menjalankan program kepemimpinan dan kekuasaanya, dan kebijakan itu akan menggunakan anggaran negara untuk diimplementasikan. Maka, ketika nantinya produk kebijakan ataupun produk program dari seorang pemimpin ataupun pejabat publik tidak berimplikasi, tersalurkan, dan terasa oleh umat maka itulah konsekuensi yang akan diterima. Sebab banyak modus dan cara serta agenda kebijakan itu hanya berpihak sekaligus terdistribusi pada golongan kelas menengah dan atas bahkan pada golongan maupun kelompok tertentu saja. Inilah yang harus dipahami, maka tidak jarang pula akhirnya kebijakan itu hanya bisa bersifat diskriminatif, elitis, partikulatif, destruktif dan tidak keberpihakan pada umat. Umat harus sadar terhadap pemimpin yang dipilihnya serta sadar betul apa saja agenda kebijakan yang ingin digunakannya, dicapainya, dibangunnya sekaligus dilakukannya. Jangan sampai mengeksploitasi umat muslim untuk kepentingan individu dan kelompok dengan bungkus kebijakan secara legitimate dan kekuasaan terhadap kebijakannya. Hal ini adalah keniscayaan bila umat Islam ssbagai mayoritaslah yang semestinya dan seharusnya banyak mendapatkan manfaat dari kebijakan yang tersalurkan melalui anggaran negara maupun daerah untuk membangun wilayahnya demi mensejahterkan rakyat serta memberikan keadilan hidup dan mengankat harkat marabat, derajat kaum muslim karena amanahnya seorang pemimpin yang kebijakannya sangat berpihak sekaligus keberpihakannya besar terhadap umat.

Semua itu karena aspek politik praktis, sebab disanalah kontestasi demokrasi dalam merebut kursi kepemimpinan yang sah. Di sanalah nantinya kebijakan itu hadir dan dapat diterapkan pada masyarakat. Bila para pemimpin, pejabat, kepala daerah dan negara adalah orang-orang yang tidak memiliki agenda kebihakan orienrasi untuk umat, maka sampai kiamat pun umat tak akan sejahtera dan mendapatkan keadilan nantinya. Sebab Kebijakan hanya diskriminatif hanya untuk kepentingan golongan dan kelompok tertentu saja. Itulah kenapa pentingnya kekuasaan untuk keumatan itu harus ada untuk direbut kembali bila jatuh ditangan yang tidak amanah, kemudian diserahkan pada yang amanah berpihak pada umat secara keseluruhan. Tentu dengan cara dan jalan yang sesuai aturan undang-undang, konstitusional dan sesuai koridor bahkan syariat. Kemajuan umat, kemajuan bangsa dan kemajuan negara adalah karena hadirnya kekuasaan yang amanah dengan menghadirkan kebijakan yang keberpihakannya tinggi pro rakyat, pro umat demi kemajuan, kemakmuran dan keadilan. Tidak ada alasan lagi bahwa politik praktis tidak penting, tidak berfaedah, tidak krusial atau apapun alasannya, sebab disanalah nantinya kebijakan hadir untuk membangun suatu bangsa. Bila berada ditangan yang salah maka bersiaplah menerima Kebijakan yang tidak berpihak sehingga tidak bisa dirasakan dan dinikmati secara umum. Namun bila berada ditangan yang amanah, maka kebijakan itu akan bermanfaat dan maslahat sehingga dapat dirasakan, dinikmati dan didapatkan oleh umat tentunya. Harapannya tentu selalu menghadirkan pemimpin yang memiliki agendan kebijakan umat secara adil, merata, menyeluruh dan maslahat.

As’ad Bukhari, S.Sos., MA.
(Analis Kajian Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik)

Artikel ini merupakan kiriman pembaca wartamu.id. (Terimakasih – Redaksi)

Loading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *