WARTAMU.ID, Sumenep– Momentum Hari Buruh Internasional kembali menjadi sorotan tajam terhadap komitmen pemerintah daerah dalam menjamin kesejahteraan pekerja. Wiwid Harjo Yudanto menegaskan, peringatan tahunan ini tidak boleh lagi berhenti pada seremoni simbolik yang miskin dampak nyata bagi buruh.
Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera(PKS) Sumenep Jawa Timur itu menyebut, kesejahteraan buruh merupakan fondasi utama dalam membangun keluarga yang kuat dan masyarakat yang berdaya. Ia menilai, selama ini masih banyak pekerja yang berada dalam tekanan ekonomi akibat struktur upah yang belum sepenuhnya mencerminkan nilai kemanusiaan dan kebutuhan hidup layak.
“Buruh yang sejahtera adalah kunci keluarga yang kuat. Ini bukan sekadar slogan, tetapi realitas yang harus diwujudkan melalui kebijakan konkret,” tegasnya.
Wiwid secara khusus mendorong pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengupahan. Menurutnya, penetapan upah tidak boleh hanya berpatokan pada standar administratif, melainkan harus mempertimbangkan daya beli riil, inflasi, serta kebutuhan dasar pekerja dan keluarganya.
Ia juga mengingatkan, ketimpangan antara kenaikan harga kebutuhan pokok dan stagnasi upah berpotensi memperlemah ketahanan ekonomi keluarga buruh. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka dampaknya tidak hanya dirasakan pekerja, tetapi juga berimbas pada stabilitas sosial di daerah.
Lebih jauh, Anggota DPRD Kabupaten Sumenep itu menekankan pentingnya keberpihakan nyata dari pemerintah, bukan sekadar retorika. Momentum Hari Buruh, kata dia, harus menjadi titik balik untuk menghadirkan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adil, berpihak, dan berkelanjutan.
“Jangan sampai Hari Buruh hanya menjadi panggung janji. Yang dibutuhkan buruh hari ini adalah kebijakan yang melindungi, menguatkan, dan menyejahterakan,” pungkasnya.
*****
