WARTAMU.ID, Baturaja OKU (Sumsel)- Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum (FISIP-H) Universitas Baturaja kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat kualitas pendidikan tinggi melalui penyelenggaraan Kuliah Tamu bertema “Politik Gender dan Dinamika Politik Lokal dalam Pembentukan Kebijakan Daerah”. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Syafaruddin Alwi, Gedung Pascasarjana Universitas Baturaja ini diikuti oleh kurang lebih 100 peserta yang terdiri atas dosen serta mahasiswa Semester IV dan Semester VI Program Studi Ilmu Pemerintahan. Kamis, (04/06/2026).
Kuliah tamu ini diselenggarakan sebagai bagian dari upaya Program Studi Ilmu Pemerintahan dalam memperkuat kompetensi akademik mahasiswa, khususnya dalam memahami isu-isu kontemporer yang berkaitan dengan politik lokal, legislasi daerah, representasi politik, serta analisis kebijakan pemerintahan. Tema yang diangkat dinilai sangat relevan dengan perkembangan demokrasi lokal di Indonesia yang semakin menuntut hadirnya kebijakan publik yang partisipatif, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Kegiatan diawali dengan sambutan Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Baturaja, Yahnu Wiguno Sanyoto, S.I.P., M.I.P. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk membekali mahasiswa tidak hanya dengan pemahaman teoritis, tetapi juga kemampuan menganalisis berbagai fenomena pemerintahan yang berkembang di tengah masyarakat.
Menurutnya, isu politik gender merupakan salah satu perspektif penting dalam memahami proses pembentukan kebijakan daerah karena berkaitan erat dengan representasi politik, distribusi kekuasaan, serta upaya mewujudkan kebijakan yang lebih adil dan berorientasi pada kepentingan publik.
Selanjutnya, Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum Universitas Baturaja, Septiana Wulandari, S.I.Kom., M.I.Kom., dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan kuliah tamu merupakan salah satu strategi akademik yang efektif dalam memperkaya wawasan mahasiswa melalui transfer pengetahuan dari para akademisi dan praktisi yang memiliki kompetensi sesuai bidang keilmuannya.
Ia menyampaikan bahwa tantangan tata kelola pemerintahan saat ini semakin kompleks sehingga mahasiswa perlu memiliki kemampuan berpikir kritis, analitis, dan adaptif dalam memahami berbagai dinamika politik dan kebijakan publik. Melalui kegiatan seperti ini, mahasiswa diharapkan mampu melihat berbagai persoalan pemerintahan dari sudut pandang yang lebih luas dan komprehensif.
Kegiatan kemudian dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor I Universitas Baturaja, Dr. Yamanto Isa, M.Pd. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan apresiasi kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan yang secara konsisten menghadirkan berbagai kegiatan akademik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran mahasiswa.
Menurut Dr. Yamanto Isa, penguatan kapasitas intelektual mahasiswa menjadi salah satu kunci dalam menyiapkan lulusan yang mampu beradaptasi dengan perkembangan lingkungan strategis pemerintahan. Oleh karena itu, kolaborasi akademik dengan menghadirkan narasumber dari perguruan tinggi lain menjadi langkah penting dalam memperluas perspektif dan memperkaya pengalaman belajar mahasiswa.
Setelah sesi pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Dr. Tabah Maryanah, S.IP., M.Si., Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, yang membawakan materi bertajuk “Politik Gender dalam Legislasi Daerah: Antara Representasi, Kekuasaan, dan Kebijakan.”
Dalam pemaparannya, Dr. Tabah Maryanah menjelaskan bahwa politik gender tidak hanya membahas keterwakilan perempuan dalam lembaga politik formal, tetapi juga mengkaji bagaimana relasi gender memengaruhi distribusi kekuasaan, partisipasi politik, proses pengambilan keputusan, serta hasil kebijakan publik yang dihasilkan oleh pemerintah. Ia menegaskan bahwa keberadaan perempuan dalam lembaga politik harus dipahami tidak hanya dari aspek jumlah atau representasi formal, melainkan juga dari kemampuan memperjuangkan kepentingan masyarakat yang diwakili melalui kebijakan yang dihasilkan.
Lebih lanjut, narasumber menjelaskan bahwa representasi perempuan dalam politik lokal masih menghadapi berbagai tantangan, baik yang bersifat struktural maupun kultural. Budaya patriarki, keterbatasan akses terhadap sumber daya politik, hingga dominasi elite politik dalam proses pengambilan keputusan menjadi faktor yang memengaruhi keterlibatan perempuan dalam proses legislasi daerah. Namun demikian, keberadaan kebijakan afirmatif seperti kuota keterwakilan perempuan dalam politik menjadi salah satu instrumen penting untuk mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif.
Selain membahas aspek teoritis, Dr. Tabah juga memaparkan berbagai contoh empiris mengenai representasi perempuan di lembaga legislatif daerah serta pengaruhnya terhadap pembentukan kebijakan publik yang responsif gender. Beberapa contoh kebijakan daerah di Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak, pencegahan kekerasan, perlindungan pekerja migran, hingga pencegahan perkawinan usia anak menjadi bukti bahwa perspektif gender memiliki kontribusi penting dalam meningkatkan kualitas kebijakan daerah.
Narasumber juga menekankan bahwa dinamika politik lokal tidak dapat dilepaskan dari interaksi berbagai aktor, seperti pemerintah daerah, DPRD, partai politik, organisasi masyarakat sipil, organisasi perempuan, media, serta kelompok kepentingan lainnya. Interaksi antarpemangku kepentingan tersebut sangat menentukan arah dan substansi kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemahaman terhadap politik gender menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan publik mampu menjawab kebutuhan seluruh kelompok masyarakat secara lebih adil dan inklusif.
Sesi diskusi dan tanya jawab berlangsung dinamis dengan partisipasi aktif mahasiswa. Berbagai pertanyaan mengemuka, mulai dari tantangan representasi perempuan dalam politik lokal, implementasi kebijakan responsif gender di daerah, hingga peluang generasi muda untuk berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif.
Antusiasme peserta menunjukkan tingginya minat mahasiswa terhadap isu-isu politik lokal dan kebijakan publik yang berkembang saat ini. Diskusi yang berlangsung tidak hanya memperkaya pemahaman teoritis peserta, tetapi juga memberikan gambaran nyata mengenai praktik politik dan proses pembentukan kebijakan di tingkat daerah.
Melalui kegiatan ini, Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Baturaja berharap mahasiswa semakin mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam menganalisis fenomena pemerintahan, memahami hubungan antara representasi politik, kekuasaan, dan kebijakan publik, serta memiliki sensitivitas terhadap isu kesetaraan dan keadilan sosial dalam proses pembangunan daerah. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari penguatan proses pembelajaran yang mengintegrasikan perspektif teoritis dengan realitas empiris dalam praktik pemerintahan dan politik lokal.
Penyelenggaraan kuliah tamu ini sekaligus menjadi wujud komitmen Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Baturaja dalam menciptakan ruang akademik yang produktif, kolaboratif, dan berorientasi pada pengembangan kapasitas mahasiswa. Ke depan, berbagai kegiatan serupa akan terus dilaksanakan sebagai bagian dari upaya menghasilkan lulusan yang unggul, kritis, profesional, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi penguatan tata kelola pemerintahan di tingkat lokal maupun nasional.
