Wapres Gibran Rakabuming Buka Rapat Evaluasi Pendidikan: Soroti Zonasi, Perlindungan Guru, dan Infrastruktur Sekolah

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti serta Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Hetifah Sjaifudian

WARTAMU.ID, Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming membuka Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan yang digelar bersama para Kepala Dinas Pendidikan dari seluruh Indonesia di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Jl. Sultan Iskandar Muda, Jakarta Selatan, Selasa pagi, 11 November 2024. Turut mendampingi Wapres dalam acara ini, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti serta Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Hetifah Sjaifudian.

Dilansir dari wapresri.go.id, Wapres Gibran menyoroti beberapa isu utama dalam dunia pendidikan yang menurutnya perlu perhatian khusus dan berulang kali menjadi tantangan tahunan, di antaranya kebijakan zonasi sekolah, perlindungan bagi guru, serta upaya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman.

Wapres menekankan pentingnya evaluasi terhadap kebijakan zonasi yang dianggap bermanfaat namun masih menghadapi kendala. Menurutnya, kebijakan zonasi memiliki potensi untuk meratakan akses pendidikan, tetapi pelaksanaannya tidak selalu sesuai dengan kebutuhan di semua wilayah karena distribusi guru dan fasilitas pendidikan yang belum merata. “Zonasi, sekali lagi, ini program yang baik, tapi mungkin belum bisa diterapkan di semua wilayah,” ujarnya.

Selain itu, Wapres juga menekankan pentingnya perlindungan bagi guru dan penanganan khusus bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan di sekolah. Menurutnya, sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi seluruh penghuninya. “Sekolah itu harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi guru dan para murid. Jangan ada lagi kasus kekerasan, kasus bullying. Jangan ada lagi kasus kriminalisasi guru,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Wapres juga membahas mengenai kebutuhan infrastruktur pendidikan yang layak. Ia menegaskan bahwa anggaran untuk memperbaiki fasilitas sekolah sudah ada, dan meminta agar semua pihak yang terkait memperhatikan kondisi bangunan sekolah. “Ini saya yakin Pak Menteri juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian PU. Anggarannya sudah ada. Jangan sampai ada lagi sekolah-sekolah yang roboh, bocor. Jangan sampai ada lagi sekolah-sekolah yang rusak,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Wapres juga mendukung pengenalan pelajaran coding dan matematika sejak dini sebagai langkah mempersiapkan generasi muda Indonesia yang terampil di bidang teknologi. Dukungan ini diharapkan dapat menjadi modal penting bagi Indonesia dalam membangun talenta teknologi masa depan.

Mengakhiri arahannya, Wapres meminta Kepala Dinas Pendidikan untuk mengawal implementasi program strategis Presiden Prabowo Subianto, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan tujuan memastikan anak-anak Indonesia mendapat asupan bergizi yang cukup demi mendukung proses belajar yang optimal. “Mohon program ini dikawal dengan baik, anak-anak kita dikawal dengan baik,” tambahnya.

Rapat ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional. Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan rekrutmen Guru ASN PPPK juga menjadi topik penting dalam diskusi karena berperan krusial dalam memastikan akses pendidikan yang adil dan berkualitas di seluruh wilayah. Meskipun demikian, tantangan berupa keterbatasan infrastruktur dan distribusi guru yang kurang optimal di berbagai daerah menjadi isu yang harus dicarikan solusinya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan para Kepala Dinas Pendidikan dapat merumuskan solusi yang efektif sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing, sehingga tujuan peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan di Indonesia dapat tercapai.