WARTAMU.ID, Sumenep, 21 Mei 2025 – Acara KOPI PAGI di RRI Sumenep Rabu pagi ini memanas setelah pernyataan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep, Anwar Syahroni Yusuf, mengenai capaian elektrifikasi di wilayah kepulauan menuai respons keras dari legislatif.
Dalam acara yang turut menghadirkan Assistant Manager Keuangan dan Umum PLN UP3 Pamekasan, Kharisma Nur Khakim, serta anggota Komisi I DPRD Sumenep, Hairul Anwar, Anwar mengklaim bahwa rasio elektrifikasi di wilayah kepulauan Sumenep telah mencapai 92,86 persen.
“Saat ini angka elektrifikasi kita di angka 92,86 persen, dari tahun ke tahun terus meningkat,” ujar Anwar dengan percaya diri.
Ia menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumenep bersama PLN akan terus berupaya menjangkau daerah-daerah yang belum teraliri listrik, baik melalui Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) maupun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
“Yang belum ada kita masukkan, yang sudah ada kita tingkatkan. Sekarang kami dan PLN sedang menyiapkan lahan, karena tidak bisa sembarang tempat. Harus sesuai ketentuan koordinat,” jelasnya.
Kritik Tajam dari DPRD: “Data Tidak Sesuai Fakta Lapangan”
Namun, pernyataan tersebut langsung dibantah tegas oleh Syamsul Bahri, anggota DPRD Kabupaten Sumenep Dapil 8 (Arjasa, Kangayan, Sapeken) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
“Sampai hari ini masyarakat di kepulauan masih mengeluh soal listrik. Klaim 92,86 persen itu tidak sesuai fakta di lapangan,” tegas Syamsul.
Menurutnya, hingga saat ini pasokan listrik belum menjangkau pelosok-pelosok kepulauan. Bahkan, PLTS di Kecamatan Sapeken hanya menyala siang hari selama tiga sampai empat jam, dan itu pun tidak merata di seluruh desa.
“Sangat aneh jika kepala DPMD menyebut angka itu. Dari mana datanya, dan di mana buktinya? Kami di dapil tahu betul kondisi riil masyarakat,” ujar politisi asal Pulau Pengerungan Kecil itu.
Listrik, Kebutuhan Vital yang Belum Terpenuhi
Syamsul juga menyoroti pentingnya pemerataan listrik untuk menunjang kehidupan sehari-hari warga, terlebih bagi mereka yang menjalankan usaha kecil maupun skala besar. Ia mendesak agar pemerintah tidak hanya bermain pada data statistik, tetapi melihat langsung kebutuhan di lapangan.
“Listrik bukan sekadar angka capaian. Ini soal akses dasar masyarakat. Tanpa listrik, usaha terganggu, pendidikan tersendat, dan kualitas hidup tertinggal.”
Tantangan Pemerataan Listrik di Kepulauan
Isu elektrifikasi di kepulauan memang menjadi tantangan klasik di Kabupaten Sumenep, mengingat luasnya wilayah dan medan geografis yang terdiri dari pulau-pulau kecil. Meski upaya elektrifikasi terus dilakukan, banyak desa masih mengandalkan sumber daya terbatas atau bahkan belum mendapatkan akses sama sekali.
PLN sendiri melalui perwakilannya di acara tersebut menyebut akan terus mendukung langkah-langkah Pemerintah Daerah, namun tidak menjelaskan secara rinci program elektrifikasi yang akan dilakukan dalam waktu dekat di pulau-pulau terpencil.
Kontroversi rasio elektrifikasi 92,86 persen ini menjadi alarm penting bagi Pemkab Sumenep agar lebih transparan dalam menyampaikan data dan peka terhadap kondisi riil masyarakat kepulauan.
Sebagaimana dikatakan Syamsul Bahri, “Jangan sampai masyarakat dijadikan objek statistik semata, padahal listrik tak kunjung menyala.”
Dengan kebutuhan listrik yang semakin vital, baik untuk aktivitas rumah tangga maupun produktivitas ekonomi, warga kepulauan Sumenep kini menanti bukti, bukan janji.
