WARTAMU.ID Setiap tanggal 1 Mei, dunia memperingati Hari Buruh sebagai simbol perjuangan panjang kaum pekerja dalam menuntut keadilan, perlindungan, dan kesejahteraan. Di berbagai kota, suara tuntutan bergema lantang, mengingatkan negara dan pemangku kebijakan agar tidak abai terhadap hak-hak buruh.Namun, di balik gaung tersebut, ada realitas sunyi yang jarang tersorot: kehidupan perempuan pesisir yang tetap bekerja keras tanpa pengakuan yang setara.
Perempuan pesisir adalah wajah lain dari buruh Indonesia. Mereka hadir di garis depan kehidupan maritim, meski sering tak terlihat dalam statistik resmi ketenagakerjaan. Setiap hari, mereka bangun lebih awal dari kebanyakan orang, menyiapkan kebutuhan keluarga, lalu bergegas mengolah hasil laut menjemur ikan, membuat olahan hasil tangkapan, hingga menjualnya di pasar tradisional. Sebagian lainnya menjadi penggerak ekonomi kecil di kampung-kampung pesisir, dari berdagang hingga mengelola usaha rumahan berbasis hasil laut.
Namun, kerja keras tersebut belum sepenuhnya diakui sebagai kerja produktif yang layak mendapatkan perlindungan. Dalam banyak kasus, peran mereka masih dianggap sebagai “tambahan” dari pekerjaan utama laki-laki sebagai nelayan. Perspektif ini tidak hanya merendahkan kontribusi perempuan, tetapi juga berdampak pada minimnya kebijakan yang berpihak pada mereka.
Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa perempuan pesisir bekerja dalam kondisi yang rentan. Mereka berada di sektor informal yang tidak memiliki jaminan sosial, tidak terlindungi oleh sistem upah minimum, dan tidak memiliki kepastian pendapatan. Ketika musim paceklik datang atau cuaca buruk membuat nelayan tidak melaut, perempuanlah yang pertama kali harus memutar otak agar dapur tetap mengepul. Mereka mencari alternatif penghasilan, berutang, atau bahkan mengurangi kebutuhan dasar demi bertahan hidup.
Beban yang mereka pikul pun tidak ringan. Selain bekerja untuk membantu ekonomi keluarga, perempuan pesisir juga tetap memikul tanggung jawab domestik yaitu mengurus anak, memasak, membersihkan rumah,hingga merawat anggota keluarga. Beban ganda ini sering kali dianggap sebagai hal yang wajar, padahal secara nyata menguras tenaga dan waktu mereka tanpa adanya dukungan yang memadai.
Masalah lainnya adalah keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pelatihan. Banyak perempuan pesisir yang sebenarnya memiliki potensi besar untuk mengembangkan usaha, meningkatkan kualitas produk, atau memperluas jaringan pemasaran. Namun, keterbatasan informasi, minimnya pelatihan, dan akses permodalan yang sulit membuat mereka terjebak dalam siklus ekonomi yang stagnan.
Di era digital saat ini, peluang sebenarnya terbuka lebar.Produk olahan hasil laut bisa dipasarkan secara online, nilai tambah bisa ditingkatkan melalui inovasi, dan jaringan pasar bisa diperluas hingga ke luar daerah. Sayangnya, tanpa pendampingan yang serius, perempuan pesisir kerap tertinggal dalam arus transformasi ini. Mereka membutuhkan kehadiran nyata dari pemerintah, lembaga keuangan, dan pihak swasta untuk membuka akses tersebut.
Refleksi Hari Buruh seharusnya menjadi momentum untuk memperluas makna “buruh” itu sendiri. Buruh tidak hanya mereka yang bekerja di sektor formal dengan kontrak kerja dan slip gaji, tetapi juga mereka yang bekerja dalam sunyi tanpa pengakuan, tanpa perlindungan, namun memiliki kontribusi nyata terhadap ekonomi keluarga dan daerah.
Negara tidak boleh lagi menutup mata. Perlindungan sosial bagi pekerja informal, termasuk perempuan pesisir, harus menjadi prioritas.Program jaminan kesehatan, asuransi kerja, hingga bantuan saat krisis harus menjangkau mereka.Selain itu, kebijakan pemberdayaan ekonomi berbasis lokal perlu diperkuat, mulai dari pelatihan keterampilan, akses permodalan yang mudah,hingga pendampingan usaha yang berkelanjutan.
Pemerintah daerah juga memiliki peran strategis.Mereka lebih memahami kondisi riil masyarakat pesisir dan dapat merancang program yang tepat sasaran. Kolaborasi dengan komunitas lokal, koperasi, dan organisasi perempuan dapat menjadi langkah konkret untuk memperkuat posisi perempuan pesisir dalam struktur ekonomi.
Lebih dari itu, perubahan juga harus datang dari cara pandang masyarakat. Sudah saatnya kita mengakui bahwa kerja perempuan, dalam bentuk apa pun, adalah kerja yang bernilai. Menghapus stigma bahwa perempuan hanya membantu adalah langkah awal untuk menciptakan keadilan yang sesungguhnya.
Hari Buruh bukan sekadar seremoni tahunan. Ia adalah pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Bahwa masih ada kelompok pekerja yang belum merasakan keadilan, termasuk perempuan pesisir yang setiap hari berjuang tanpa sorotan.
Harapan ke depan adalah terciptanya sistem yang lebih inklusif, di mana tidak ada lagi pekerja yang tertinggal. Perempuan pesisir harus menjadi bagian dari agenda besar pembangunan, bukan sekadar pelengkap narasi.
Karena pada akhirnya,kesejahteraan buruh tidak akan pernah utuh jika masih ada yang tertinggal di belakang. Dan perempuan pesisir, dengan segala ketangguhannya, layak berdiri di garis depan kesejahteraan bukan di pinggiran.
*****
