WARTAMU.ID, Lampung – Penjabat (Pj) Gubernur Lampung, Samsudin, mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto dalam mendukung penghentian impor tapioka. Kebijakan ini diyakini akan membantu menjaga stabilitas harga singkong sesuai kesepakatan bersama, serta memberikan dampak positif bagi kesejahteraan petani singkong di Indonesia.
Apresiasi tersebut disampaikan setelah Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menetapkan harga pembelian singkong untuk industri tepung nasional sebesar Rp1.350 per kilogram. Keputusan ini berlaku secara nasional mulai hari ini, Jumat (31/1/2025), sebagai respons pemerintah dalam melindungi petani singkong yang selama ini menghadapi tekanan harga.
Keputusan tersebut dihasilkan dalam pertemuan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan, yang dihadiri oleh Presiden Prabowo melalui Zoom. Pertemuan ini juga dihadiri oleh pelaku industri tapioka serta perwakilan petani singkong dari Lampung.
Mentan Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap petani singkong yang mengalami ketidakstabilan harga dalam tiga bulan terakhir. “Alhamdulillah, masalah tersebut kini telah terselesaikan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Mentan meminta Direktorat Jenderal Tanaman Pangan segera mengirimkan surat penetapan harga singkong kepada industri pengolahan di seluruh Indonesia. Selain itu, Kementan akan berkoordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan ini.
“Besok tim akan turun ke lapangan, termasuk dari Satgas Pangan Mabes Polri, untuk memastikan implementasi kebijakan ini berjalan lancar,” jelas Mentan.
Ia juga menekankan pentingnya keseimbangan antara industri dan petani dalam kebijakan ini. “Perusahaan harus untung, tetapi petani juga harus tersenyum,” tegasnya.
Pemerintah berharap bahwa penetapan harga ini dapat menjadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan petani singkong sekaligus mendukung industri pengolahan tapioka nasional. Evaluasi dan pemantauan akan terus dilakukan guna memastikan manfaat dari kebijakan ini dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pihak terkait.
