WARTAMU.ID, Cirebon – Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Cirebon melangsungkan Aksi Damai dengan Mengangkat sebuah isu “Indonesia Sedang Tidak baik-baik saja” yang dilangsungkan di titik aksi Kantor Bupati Cirebon pada selasa, (1/3) Yang dihadiri langsung oleh 5 PK. Ikatan Mahasiswa yaitu, PK. IMM Dewandaru, PK.IMM Law Eicos, PK.IMM Cakrabuana, PK.IMM Stikes Ahmad Dahlan Cirebon, PK.IMM STF Muhammadiyah Cirebon. Aksi damai tersebut diPimpin Langsung oleh Ketua PC.IMM Kab. Cirebon Kakanda Eki Nur Febriansah dan di Koordinator Lapangan oleh IMMawan M. Rizal Bahtiar.
“Aksi damai IMM Kabupaten Cirebon ini dilakukan sebagai respon atas berbagai permasalahan dan polemik yang terjadi di masyarakat. Dari mulai represifitas aparat, kelangkaan minyak sampai wacana penundaan pemilu” ujar Nur Eki Febriansah selaku Ketua Umum PC IMM Kabupaten Cirebon
Koordinator Lapangan IMMawan Rizal Mengatakan bahwa “Kami datang di sini sebagai Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Cirebon yang ingin meminta kepada pemerintah kepada aparat terkait untuk hal-hal yang sudah disampaikan oleh ketua umum”
Di dalam aksi Damai tersebut IMMawan dan IMMawati menyampaikan sebuah orasi dan terdapat beberapa penyajian yang membedakan antara aksi damai yang lainya, seperti halnya ada sebuah Teatrikal, yang menambah juang semangat para Mahasiswa. Aksi Damai tersebut berjalan secara damai, tertib dan sesuai Protokol Kesehatan serta tidak menimbulkan kericuhan sedikitpun dengan pengawalan Kapolres dan disambut langsung oleh Sekretaris Bupati Kabupaten Cirebon dan melakukan Audiensi.
Di dalam audiensi tersebut Ketua PC.IMM Kab. Cirebon menyampaikan pernyataan Sikap bahwa “ Meminta Pemerintah melalui menteri Ketenagakerjaan untuk merevisi tahun 2022, meminta pemerintah melalui menteri agama untuk mempertahankan keberagaman Indonesia, pemerintah untuk terus fokus menata kebijakan yang kontroversi dan tidak berpihak, Selain menyampaikan aspirasi, kami juga mengingatkan bahwa pemerintah dan semua stakeholder terus berkolaborasi dan jangan menjadikan penanganan Pandemi sebagai ajang show off keunggulan suatu instansi” ucapnya
Dari audiensi Assisten Pemerintah dan Kesejahteraan Masyarakat Drs. H. Assadullah MM merespons hal tersebut dan menyampaikan pesan “Audiensi yang dilakukan ada masukan ada juga banyak masukan yang berkaitan dengan kebijakan pusat akan disampaikan ke pemerintah pusat yang berkaitan dengan pemerintah daerah bupati dengan pemerintah ini sudah kerja sama antara PH dengan pemerintah daerah dalam rangka operasi dan terkait untuk Kelangkaan Minyak kita bisa bekerja sama dengan Bulog masalah kebijakan operasi ini akan melaksanakan namanya itu operasi pasar. Terkait kejadian di Wadas harus dilakukan survei dilaksanakan kesepakatan contoh tingkat kabupaten itu ada perubahan tempat pelelangan sampah sementara survei dulu manfaatnya berapa kerja” Ucapnya.
Salah satu peserta Aksi Damai Adithia Permana memberi komentar bahwa ‘ Aksi ini bisa menyampaikan ke atas bahwasanya di kalangan bawah ini memang sedang terjadi sebuah tragedi-tragedi yang bisa dikatakan tidak wajar di era sekarang ini tujuan saya mengikuti Aksi Damai ini agar pemerintah sadar dan bergegas untuk melakukan sebuah perbaikan-perbaikan yang bisa memberikan sebuah pusat tersendiri” ucapnya
Aksi Damai dilakukan karena adanya pernyataan sikap dan instruksi dari DPP IMM kepada setiap kader-kader di IMM yang ada di Indonesia serta bangsa untuk segera terlibat atau berkontribusi dalam pencegahan Pencegahan untuk bisa menjadi Garda terdepan dalam keberlangsungan masyarakat yang ada di Indonesia. Banyak sekali faktor generalisasi yang perlu dikaji ulang dan harus dibedah kembali, mengingat Banyak sekali masalah yang terjadi di negara ini, terkait persoalan JHT, IKN, Wadas, dan yang terbaru adalah pernyataan dari Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang membandingkan suara adzan dengan gonggongan anjing.
Seperti yang diketahui, bukan hanya di daerah dan bukan hanya di nasional tetapi bisa dilihat banyak aksi-aksi ataupun banyak agenda-agenda dampak dari kegagalan dalam penerapan regulasi dalam penerapan kebijakan yang dikeluarkan dari pemerintah.
Ditarik dari 2019 atau selama kepengurusan. Pertama bahwasanya banyak kebijakan-kebijakan yang berdampak salah satunya adalah strategi dari pemerintahan bahwasanya peralihan peralihan itu yang akhirnya menimbun sekarang menjadi kontroversial yang kemudian tertimbun oleh semua masyarakat sekarang merasakan bersama dari zaman omnibus law dari zaman RUU KUHP dari zaman RUU Minerba sampai sekarang banyak menimbulkan berbagai dinamika atau fenomena yang ada di Indonesia. (sri/ranov)
