WARTAMU.ID, Humaniora – Bagi yang terbawa arus, mengikuti arus dan korban arus politik tentu sulit melihat jernih serta objektif Muhammadiyah sebagai sebuah kekuatan organisasi islam, karena dalam benaknya yang selalu saja terbawa adalah stigma pada orangnya. Muhammadiyah dalam menyikapi kebijakan politik pemerintahan itu berdasarkan pada paradigma yang otentik, sehingga siapapun aktor pengausa nya tidak akan membuat Muhammadiyah jatuh dalam polemik akibat politik yang selalu saja pro dan kontra. Tidak semua hal kebijakan ditentang, tidak semua hal kebijakan diterima, dan tidak semua hal kebijakan menguntungkan atau merugikan, sebab Muhammadiyah harus bisa melihat itu dengan pandangan objektif yang berkemajuan hanya untuk persyarikatan bukan untuk perseorangan pimpinan. Muhammadiyah bukan organisasi politik praktis melainkan organisasi masyarakat yang menjalankan politik kebangsaan sedangkan warga dan kadernya punya hak politik termasuk dalam politik praktis ataupun politik kekuasaan. Muhammadiyah merupakan organisasi penopang negara yang juga bagian dari pondasi negara, sehingga tanpa Muhammadiyah negara bisa tertinggal jauh lagi perjalanan menuju bangsa yang maju. Hal itulah yang membuat Muhammadiyah akan terus hidup betapa situasi politik nya semakin lemah dan semakin buruk.
Elemen yang ada di Muhammadiyah secara garis besar terbagi 5 yakni pertama kategori barisan politik pemerintahan Muhammadiyah baik dari pusat sampai daerah maun desa. Kedua kategori barisan di lingkungan amal usaha Muhammadiyah baik yang dikelola pusat sampai pada ranting. Ketiga kategori barisan abdi negara Muhammadiyah yang berada di lembaga pusat sampai pada pelosok sebagai abdi negara baik tentara, polisi, ASN, dan sejenisnya. Keempat barisan saudagar Muhammadiyah ataupun entrepreneurship yang memiliki kemampuan ekonomi bisnis baik di level lokal sampai nasional bahkan internasional. Dan kelima barisan independen Muhammadiyah yang tidak terikat pada pemerintahan dan AUM akan tetapi peduli bangsa dan Muhammadiyah. Semua elemen ini pun bermacam-macam karakter, ada yang sebgaau struktural dan adapula yang kultural termasuk yang sudah paham betul dinamika persyarikatan Muhammadiyah.
Maqam politik Muhammadiyah adalah politik tingkat tinggi yang berkemajuan dan berkeadaban sesuai dengan syariat Islam melalui perspektif Muhammadiyah dalam pandangan tarjih maupun tajdid. Maqam Muhammadiyah merupakan tingkatan suluk tertinggi organisasi dalam menyikapi persoalan politik kekuasaan dan politik pemerintahan atas kebijakan publik yang dapat mempengaruhi Muhammadiyah, sehingga posisi Muhammadiyah tidak akan dijadikan sebagai tumpan, pijakan atau alat kekuasaan yang disalahgunakan. Meskipun bukan partai politik, akan tetapi Muhammadiyah bagaikan tamu, raja, dan sosok penting dalam setiap arah politik, hal itu dikarenakan bahwa Muhammadiyah merupakan bagain tiang negara dan juga setengah negara bahkan bagain tubuh negara yang kecenderungan lebih baik sebagai penyeimbang. Terlalu mengkhawatirkan Muhammadiyah sebagai budak politik itu tidak tepat, terlalu jauh menjatuhkan Muhammadiyah hanya karena konsesi kebijakan pemerintahan sebagai alat adu domba politik pun kurang tepat dan terlalu mengagungkan Muhammadiyah terlalu tinggi kepada sosok tokoh tertentu sekalipun juga salah karena tidak kultus maupun waliyullah di Muhammadiyah sekalipun punya jasa yang besar lagi kekuatan yang dapat memudahkan langkah politik.
Politik kekuasaan memang benar adanya selalu dapat mempengaruhi semua termasuk orang, organisasi, lembaga, masyarakat dan lainnya. Namun politik kekuasaan bagi Muhammadiyah adalah ikhtiar selama ditempuh dengan cara dan jalan halalan thoyyiban serta berkah, bukan dengan menghalalkan segala cara apalagi sampai menggadaikan iman maupun akidah. Bila pun Muhammadiyah dianggap mengecewakan, itu terletak pada personal Individu tertentu saja yang biasanya bertindak terlalu jauh melupakan segala pedoman Muhammadiyah yang telah lama pernah dilaluinya. Sehingga harus mampu membedakan mana sikap organisasi Muhammadiyah sebagai prinisipil organisasi dan mana sikap Individu sebagai kepentingan ketika berorganisasi. Muhammadiyah itu maqam politik nya telah banyak melewati dan menghadapi rezim kekuasaan serta politik pemerintahan yang beraneka ragam macam bentuk karakternya. Tak ada satu pun yang mampu secara sponson lantas Muhammadiyah milik pribadi atau milik kekuatan sosial-politik barisan mana pun, sebab Muhammadiyah atas nama persyarikatan yang tidak bisa diklaim dan diakusisi oleh siapapun. Walaupun ada fenomena raja kecil di Muhammadiyah, tidak lantas semua hal di Muhammadiyah dikirim oleh elit tertentu. Bagi yang tidak memahami maqam politik Muhammadiyah kecenderungannya hanya dua hal kalau tidak marah karena kecewa, melainkan membela karena salah jalan padahal maqam Muhammadiyah itu bukan sebagai underbow bukan pula sebagai alat, melainkan sebagai mitra, kolega dan penyeimbang yang objektif.
Jangan terlalu cepat menyimpulkan Muhammadiyah soal sikap politik nya, karena bisa saja apa yang disangka tidak akan seperti faktanya dan realitas kenyataannya. Muhammadiyah sebagai organisasi akan selaku ada, sedangkan sebagai manusia biasa tentu akan berakhir yang tidak ada satu pun yang tahu ajalnya. Tak perlu tanyakan maqam politik Muhammadiyah apalagi hanya karena prasangka yang lemah, sebab Muhammadiyah tetap ada sedangkan yang berprasangka besok pun bisa saja tekah meninggalkan dunia sedangkan amalnya bangkrut sia-sia. Jika suatu kebijakan publik terjadi dan menganggap mempengaruhi organisasi, maka lakukan itu kepada pemerintahan yang memiliki wewenang dan otoritas kekuasaan. Sehingga itu jauh lebih efektif dan sesuai jalan demokratis, bukan justru malah menyerang Muhammadiyah apalagi hendak menjatuhkan nya hanya karena mempertahankan sikap egoisme paradigma individual semata. Muhammadiyah dulu, Muhammadiyah kini, Muhammadiyah depan akan terus memiliki maqam politik Muhammadiyah yang tidak akan membuat persyarikatan lemah tak berdaya, tidak akan pasrah karena diskriminasi, dan bukan organisasi kemarin sore apalagi pahlawan kesiangan maupun tokoh sembrono yang baru muncul viral soal politik. Apapun itu Muhammadiyah juga bagain dari jantung negara, tiang negara, setengah negara dan penopang negara dari segala keburukan, kemudhorotan, kesenjangan, serta lainnya yang Insya Allah Muhammadiyah tetap menjaga marwahnya.
Oleh : As’ad Bukhari, S.Sos., MA
(Analis Intelektual Muhammadiyah Islam Berkemajuan)
