WARTAMU.ID, Humaniora – Perang dagang, konflik regional, dan ketegangan geopolitik antara Blok Barat dan Timur semakin memanas di tahun 2025. Di tengah pusaran itu, Muhammadiyah sebagai salah satu ormas Islam terbesar di dunia mulai mengambil peran lebih vokal. Data terbaru menunjukkan 67% anggota Muhammadiyah mendorong organisasi ini untuk bersikap lebih aktif dalam isu global, bukan hanya terbatas pada dakwah dan pendidikan. Lalu, bagaimana suara Muhammadiyah bisa menjadi penyeimbang di tengah pertarungan ideologi dunia?
Survei internal PP Muhammadiyah (2025) mengungkap bahwa 72% kader muda menginginkan pendekatan diplomasi umat, bukan sekadar kecaman. Ini sejalan dengan pernyataan Ketua Umum Muhammadiyah yang menyerukan solusi damai untuk konflik Rusia-Ukraina dan isu Palestina, berbeda dengan narasi panas kelompok radikal yang memanfaatkan ketegangan untuk mobilisasi massa. Uniknya, hanya 23% anggota Muhammadiyah yang setuju dengan politik konfrontasi—sisanya memilih jalan moderasi.
Fakta menarik: 58% pesantren dan sekolah Muhammadiyah kini memasukkan “literasi geopolitik” dalam kurikulum, tanda kesadaran baru bahwa umat Islam harus paham peta kekuatan global. Namun, tantangannya adalah menjaga independensi. Di saat banyak kelompok agama terjebak menjadi corong kepentingan negara adidaya, Muhammadiyah berhasil menjaga netralitas dengan tegas menolak intervensi asing dalam forum Muktamar ke-48.
Di tengah dunia yang semakin terpolarisasi, suara Muhammadiyah mungkin belum mengguncang, tapi mulai didengar. Pertanyaannya: Akankah strategi moderasi dan pendidikan ini mampu membawa pengaruh lebih besar, atau justru tenggelam dalam hiruk-pikuk perang narasi? Satu yang pasti—Muhammadiyah sedang menulis babak baru: bukan sebagai penonton, tapi aktor yang bermain dengan caranya sendiri.
Tahun 2025 menjadi titik balik bagi Muhammadiyah. Survei terbaru Lembaga Kajian Strategis Muhammadiyah (LKSM) menunjukkan 64% anggotanya mendukung perluasan peran organisasi dari isu domestik ke politik global. Ini bukan sekadar wacana—Muktamar ke-48 secara resmi memasukkan “kepemimpinan umat dalam tata dunia baru” sebagai agenda strategis. Di tengah perang proksi Amerika-China dan konflik Timur Tengah, Muhammadiyah mulai bersuara lantang tentang keadilan global, tapi dengan gaya khasnya: tegas namun tidak provokatif.
Data menarik datang dari jejaring sekolah Muhammadiyah di 34 negara. Sebanyak 78% siswa mengaku pendidikan multikultural di sekolah mereka menjadi benteng terhadap polarisasi global. Fakta ini memperkuat posisi Muhammadiyah sebagai mediator kultural—sebuah aset langka di era perang informasi. Sementara ormas lain sibuk menggalang dukungan untuk blok politik tertentu, Muhammadiyah justru fokus pada diplomasi pendidikan, membangun jaringan 15.000 mahasiswa pertukaran pelajar antar-negara muslim dan non-muslim pada 2025.
Tantangan terbesar datang dari internal. Polling Divisi Kader PP Muhammadiyah mengungkap perpecahan generasi: 56% kader muda mendorong aksi nyata seperti pengiriman relawan kemanusiaan ke zona konflik, sementara 62% senior lebih memilih pendekatan kelembagaan melalui PBB dan OKI. Perbedaan ini memicu debat sengit, tapi justru menunjukkan dinamika demokratis yang langka di organisasi keagamaan. Keputusan untuk mendirikan “Satgas Perdamaian Dunia” bulan lalu menjadi bukti kompromi brilian antara dua kubu tersebut.
Di peta politik global yang dipenuhi narasi permusuhan, Muhammadiyah muncul dengan paradoksnya sendiri: konservatif dalam nilai, progresif dalam metode. Dengan 29 juta anggota tersebar di 100 negara, pengaruhnya mungkin belum setara dengan negara-negara adidaya. Tapi ketika WHO mencatat jaringan kesehatan Muhammadiyah menjadi yang terdepan dalam penanganan krisis kemanusiaan, atau ketika UNESCO memuji model pendidikannya sebagai solusi radikalisasi—dunia pun mulai menyadari: dalam diam, Muhammadiyah sedang menulis ulang makna soft power.
Oleh : Nashrul Mu’minin (Content writer yogakarta)
